Dark/Light Mode

PUPR Targetkan Triwulan I Bisa Serap 20 Persen Anggaran

Jumat, 22 Januari 2021 21:30 WIB
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono. (Foto: ist)
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono. (Foto: ist)

RM.id  Rakyat Merdeka - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan mempercepat penyerapan anggaran. Pada Triwulan I, ditargetkan anggaran terserap 20 persen.

Hal tersebut dikatakan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, Jumat (22/1).

“Kami targetkan pada akhir triwulan I 2021 terserap sebesar 20 persen atau Rp 29,9 triliun dari pembayaran uang muka dan progres multiyears contract on going," ujarnya.

Berita Terkait : Suharso Dan Prabowo Bahas Pemulihan Ekonomi Dan Nuklir

Untuk mempercepat target ini, PUPR melakukan lelang dini pembangunan infrastruktur mulai Oktober 2020. Kementerian PUPR terus melanjutkan program pembangunan infrastruktur di bidang sumber daya air, jalan dan jembatan, permukiman dan perumahan guna meningkatkan daya saing, sekaligus menstimulus sektor riil untuk tetap bertahan. Pada 2021, Kementerian PUPR mendapat anggaran Rp 149,8 triliun.

Kementerian PUPR telah melakukan lelang dini untuk anggaran 2021 sebanyak 4.694 paket dari total 5.426 paket senilai Rp 58,1 triliun.

“Pada 15 Januari 2021 kami telah melaksanakan penandatanganan kontrak paket lelang dini 2021 di seluruh Indonesia yang disaksikan langsung Presiden Jokowi. Hingga 15 Januari 2021 telah ditandatangani sebanyak 1.191 paket (22 persen) senilai Rp14,6 triliun (25 persen),” kata Menteri Basuki.

Berita Terkait : Presiden Ajak Pegawai Basuki Bekerja Lebih Cepat Lagi

Secara keseluruhan untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional, Kementerian PUPR memanfaatkan anggara 2021 untuk pembangunan sumber daya air senilai Rp 58,5 triliun, di antaranya untuk pembangunan 48 bendungan dan 42 embung.

Di bidang konektivitas di antaranya pembangunan 410 km jalan tol dan 831 km jalan nasional senilai Rp53,9 triliun. Kemudian di bidang permukiman di antaranya pengembangan 3 kawasan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) terpadu dan pengelolaan air limbah untuk 131.342 KK senilai Rp 26,5 triliun.

Sedangkan untuk bidang perumahan di antaranya pembangunan 9.705 unit rumah susun dan 114.900 unit rumah swadaya senilai Rp 8 triliun. [DIT]