Kebijakan Fiskal Pemerintah Dukung Pencapaian Target Pembangunan APBN 2019

RM.id  Rakyat Merdeka - Pelaksanaan APBN 2019 sampai 31 Maret, berjalan aman sesuai dengan kebijakan fiskal pemerintah, yang akan mendukung pencapaian target pembangunan APBN 2019.

Dalam tataran global, pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2019 diproyeksikan berada pada tingkat yang rendah. World Economic Outlook (WEO) pada April 2019 memproyeksikan, pertumbuhan ekonomi global akan kembali melambat ke tingkat 3,3 persen. Ini lebih rendah dibanding proyeksi WEO pada Januari 2019 sebesar 3,5 persen.

Volume perdagangan global diperkirakan akan mengalami tekanan. Pelemahan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan global tersebut  disebabkan oleh perlambatan pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat (AS), Eropa, dan China. Juga perang dagang yang masih berlangsung antara AS dan Tiongkok, serta ketidakpastian geopolitik. Termasuk, isu Brexit. 

Baca juga : Akhirnya, Pemantau Asing Diundang Awasi Pemilu 2019

WEO memproyeksi, perekonomian Indonesia masih akan tumbuh 5,2 persen di 2019. Meskipun kondisi global kurang menguntungkan, Indonesia diharapkan mampu mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang terkendali.

"Kinerja APBN hingga akhir Maret 2019 menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah, yang terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan APBN. Antara lain melalui perbaikan pola belanja, agar dapat lebih optimal menstimulasi perekonomian nasional," jelas Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Nufransa Wira Sakti dalam keterangan persnya, Selasa (22/4).

Penyerapan belanja negara, juga menunjukkan kinerja yang semakin baik. Realisasi belanja negara tumbuh sebesar 7,7 persen (yoy), lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang tumbuh 4,9 persen (yoy). Realisasi belanja negara tersebut meliputi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp 260,74 triliun (15,96 persen dari pagu APBN) dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp 191,33 triliun (23,14 persen dari pagu APBN). Peningkatan kinerja BPP terbesar adalah realisasi belanja bantuan sosial yang mencapai Rp 36,97 triliun atau sekitar 36,24 persen dari pagu APBN 2019.

Baca juga : Kebijakan Populis Sokong Pertumbuhan Ekonomi 2018

Ini turut menstimulasi perekonomian melalui pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada Triwulan I tahun 2019. Lebih lanjut, pemberian bantuan sosial ini juga diharapkan dapat meningkatkan jaminan perlindungan sosial dan daya beli masyarakat. Di samping itu, BPP juga diarahkan dalam membentuk sumber daya manusia Indonesia, yang lebih kompetitif melalui penyaluran belanja pendidikan dan kesehatan.

Sementara itu, realisasi TKDD sampai dengan Maret 2019 mencapai Rp 191,33 triliun atau 23,14 persen dari pagu APBN 2019, yang meliputi Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp181,24 triliun (23,94 persen) dan Dana Desa Rp10,09 triliun (14,41 persen). Realisasi TKD sampai dengan Maret 2019 lebih tinggi Rp5,92 triliun atau sekitar 3,38 persen (yoy) bila dibandingkan realisasi TKD pada periode yang sama tahun 2018.

Sedangkan realisasi penyerapan Dana Desa hingga Maret 2019 (Rp10,1 triliun), hampir sama dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (Rp10,3 triliun). "Dalam penyaluran Dana Desa ini, pemerintah lebih memprioritaskan tercapainya output dan dampak dari program Dana Desa, dibandingkan dengan penyerapan belanjanya," kata Nufransa.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.