Kebijakan Fiskal Pemerintah Dukung Pencapaian Target Pembangunan APBN 2019

 Sebelumnya 
Dijelaskan, capaian belanja negara yang baik tersebut didukung oleh pendapatan negara yang tumbuh 5 persen (yoy). Pertumbuhan pendapatan negara ini didukung oleh realisasi penerimaan pajak yang telah mencapai 15,78 persen dari target, atau mampu tumbuh sebesar 1,82 persen (yoy) dan realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai yang tumbuh cukup signifikan sebesar 73,04 persen (yoy).

"Capaian penerimaan pajak yang cukup baik ini, tidak terlepas dari kebijakan percepatan restitusi pajak dalam rangka memberikan stimulus ke perekonomian. Di samping itu, kinerja tersebut juga didukung oleh capaian PPh Orang Pribadi, yang tumbuh 21,4 persen (yoy) lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2018, sebesar 17,6 persen (yoy)," terang Nufransa.

Pertumbuhan penerimaan kepabeanan dan cukai yang baik tersebut didorong oleh kebijakan pelunasan pita cukai, dan tidak adanya perubahan tarif pada tahun 2019. 

Baca juga : Akhirnya, Pemantau Asing Diundang Awasi Pemilu 2019

Selain didukung penerimaan perpajakan, pendapatan negara juga bersumber dari realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yang antara lain didukung oleh realisasi penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) non migas sebesar Rp 8,23 triliun.

Angka ini meningkat jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2018, sebesar Rp 8,11 triliun. Di samping itu, realisasi PNBP lainnya pada periode yang sama mencapai Rp 25,77 triliun. Ini sedikit lebih tinggi dari tahun 2018, yang mencapai Rp 24,87 triliun.

Meski capaian tersebut cukup positif, pemerintah tetap mewaspadai perkembangan harga komoditas, maupun nilai tukar yang sensitif terhadap PNBP.

Baca juga : Kebijakan Populis Sokong Pertumbuhan Ekonomi 2018

Berdasarkan realisasi pendapatan dan belanja tersebut, realisasi defisit APBN dan keseimbangan primer cukup terkendali. Realisasi defisit APBN mencapai 0,63 persen terhadap PDB dan keseimbangan primer sebesar negatif Rp 31,4 triliun.

"Untuk menutupi defisit APBN, di sisi pembiayaan, pemerintah menerapkan strategi frontloading penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) secara terukur, dengan memanfaatkan likuiditas awal tahun dan tingginya minat investor, serta mengantisipasi kewajiban utang jatuh tempo yang cukup besar pada bulan Maret hingga Mei 2019," jelas Nufransa.

Hal ini telah turut mendukung tercapainya target SBN bruto, yang ditetapkan pada APBN 2019 selama Triwulan I. Hingga akhir Triwulan I, posisi utang Pemerintah berada pada 30,12 persen terhadap PDB, yang masih lebih rendah dari batas maksimum sebesar 60 persen sebagaimana Undang-undang Keuangan Negara nomor 17 tahun 2003.

Baca juga : Menpora Bakal Buka Asia Cup Softball Putri

"Pemerintah berkomitmen untuk terus mengelola keuangan negara dengan pruden, terukur, dan transparan. Dengan APBN yang kredibel, Indonesia diharapkan mampu mempertahankan momentum pertumbuhan. Termasuk, dalam mengantisipasi kondisi perekonomian global yang masih diliputi perlambatan dan ketidakpastian," tutur Nufransa.

"Pada gilirannya, hal ini akan berdampak pada peningkatan kualitas pembangunan, seperti berkurangnya kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan ekonomi," imbuhnya. [HES]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.