Kebijakan Populis Sokong Pertumbuhan Ekonomi 2018

RM.id  Rakyat Merdeka - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi 2018 sebesar 5,17 persen. Butuh pengendalian impor untuk membuat kinerja perekonomian bisa lebih baik lagi.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai, konsumsi rumah tangga menjadi penyumbang utama pertumbuhan ekonomi karena adanya kenaikan anggaran program populis pemerintah. Bantuan sosial (bansos) mengerek daya beli masyarakat kelas bawah.

“Anggaran bansos seperti Program Keluarga Harapan (PKH), subsidi energi dan dana desa, pada 2018 mengalami kenaikan angaran dua kali lipat dibandingkan 2017. Kenaikan itu memberikan kontribusi terhadap kinerja konsumsi rumah tangga,” ungkap Bhima kepada Rakyat Merdeka, pada akhir pekan.

Untuk kinerja investasi, lanjut Bhima, sektor ini ikut menyokong pertumbuhan karena gencarnya investasi proyek infrastruktur yang dilakukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal ini tentu positif.

Karena, di saat investasi asing (Penanaman Modal Asing/ PMA) menahan diri karena ketidakpastian ekonomi global, investasi domestik atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menunjukan kinerja cukup baik. Penanaman Modal Tetap Bruto (PMTB) tercatat tumbuh 6,67 persen. Lebih baik dibandingkan tahun 2017 6,15 persen.

Baca juga : KPK Tetapkan Politikus PAN, Sukiman

Bhima menuturkan, dari laporan kinerja ekonomi 2018, yang harus menjadi perhatian pemerintah yaitu kinerja ekspor dan pengendalian impor. Sebab pertumbuhan ekspor turun dari 9 persen menjadi 6,48 persen.

“Penurunan itu cukup signifikan lho. Ini akibat kita terlambat melakukan switch dari pasar utama AS-China yang sedang perang dagang ke pasar-pasar baru non tradisional,” ujarnya. Selain itu, Indonesia juga masih terjebak pada ekspor komoditas mentah. Hal ini tidak lepas dari masih minimnya industri pengolahan di dalam negeri.

Makanya tidak heran kinerja industri pengolahan porsinya terus menurun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Sementara itu, impor tercatat mengalami kenaikan naik 12 persen tahun 2018 dibandingkan tahun sebelumnya 8,06 persen.

Efektivitas dari pengendalian impor belum dirasakan. Hal ini terjadi karena kenaikan pajak barang impor hanya menyasar pada barang yang porsinya cuma 5 persen dari total ekspor non migas. Pemerintah harus lebih berani untuk kendalikan impor untuk mendorong pertumbuhan.

Selain itu, menurut Bhima, implementasi 16 paket kebijakan harus dipertajam. Karena, saat ini investor masih menunggu kejelasan dari percepatan perizinan online single submission (OSS). Banyak peraturan masih tumpang tindih dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di daerah.

Baca juga : BI & Ekonom Kompak Pangkas Pertumbuhan Ekonomi 2019

Seperti diketahui, BPS mencatat pertumbuhan ekonomi 2018 sebesar, 5,17 persen. Capaian itu dibawah target pemerintah sebesar 5,40 persen.

Penyokong utama pertumbuhan 2018, konsumsi rumah tangga. Sektor ini tumbuh 5,05 persen dan memberikan andil terhadap PDB melebihi 50 persen. Penyokong kedua pertumbuhan yakni kinerja investasi. Sektor ini tumbuh 6,67 persen, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya 6,15 persen.

Bhima memproyeksi pertumbuhan ekonomi tahun ini stagnan dikisaran 5 persen. Sebab konsumsi rumah tangga juga alami stagnasi. Itu dampak dari masyarakat kelas menengah yang menahan belanja di tahun politik. Selain itu, pendapatan masyarakat yang bekerja disektor komoditas perkebunan masih rendah seiring harga sawit dan karet belum menunjukkan perbaikan yang signifikan.

Target 7 Persen Realistis Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah menyatakan tidak sepakat dengan kalangan yang memandang tidak tercapainya pertumbuhan ekonomi rata-rata 7 persen karena target yang dicanangkan pemerintah tidak realistis.

“Itu bukan target yang mengada-ada. Buktinya negara-negara ASEAN lain seperti Filipina dan Vietnam masih bisa tumbuh diangka 6 persen,” ungkap Piter. Namun demikian, Piter menyatakan puas ekonomi masih bisa tumbuh 5,17 persen. Dia memaklumi pemerintah gagal mencapai pertumbuhan 7 persen.

Baca juga : Serap Gabah/Beras Petani Sulselbar, Bulog Siap Wujudkan Ketahanan Pangan

Sebab pemerintah belum memiliki rencana jelas bagaimana untuk mencapainya. Piter menuturkan, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dibutuhkan perubahan mendasar kemudahan berusaha.

Sementara di lapangan mengurus izin masih rumit dan iklim investasi belum ramah terhadap investor. Mereka masih menghadapi kesulitan melakukan pembebasan lahan dan proses perizinan yang panjang. [KPJ]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.