Pak Ganjar, Dapat Bansos Nggak?

 Sebelumnya 
Ganjar juga memerintahkan bupati/wali kota untuk mendorong gerakan saling mengingatkan (eling lan ngelingke).

Bupati/Wali Kota juga diminta mengaktifkan call center atau hotline untuk pelayanan informasi dalam penanganan Covid-19. Setiap keluhan dan aduan dari masyarakat, harus ditangani secara cepat.

Baca juga : Lockdown Se-Jawa Disuarakan Banteng

Di samping itu, kepala daerah harus memastikan ketersediaan obat, alat kesehatan, oksigen dan SDM tenaga kesehatan di masing-masing rumah sakit. Jumlah tempat tidur ICU dan isolasi juga harus ditingkatkan minimal 40 persen dari yang sudah tersedia saat ini.

Ganjar juga memerintahkan seluruh bupati/wali Kota menyediakan tempat isolasi terpusat. Dan tak kalah penting adalah perintah untuk melakukan percepatan vaksinasi. Seluruh bupati dan walikota diminta membuat sentra-sentra vaksinasi.

Baca juga : Kementan Luncurkan Aplikasi UPT Peternakan Dan Kesehatan Hewan

Sebelumnya, Ganjar bahkan memperintahkan agar 7.000 RT di Jateng melakukan lockdown mikro. Hal itu karena 7.000 RT tersebut masuk dalam zona merah. Ganjar menyebut lockdown RT merupakan langkah gerilya. Sebab, untuk lockdown wilayah tingkat provinsi menurutnya butuh kekompakan se-Jawa.

“Saya yakini pembatasan tidak bisa teritori pemerintahan, harusnya satu pulau kompak. Jadi kalau memang mobilitas kurangi mari kita stop, mungkin memang perlu lah penyetopan itu, maka kita gerilya dari bawah minimal di RT kita lockdown,”katanya.

Baca juga : Mas Ganjar, Ciyus Nih..?

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, seluruh pemerintah daerah perlu mengupayakan pola penanganan yang terbaik. Misalnya, dengan membangun posko. Kata dia, jika dilihat secara nasional, jumlah posko terbentuk terus mengalami peningkatan.

Selama 8 minggu terakhir, jumlah posko bertambah 1.166 dari yang sebelumnya 18.516, menjadi 19.682 posko. Hanya saja kata dia, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur menjadi provinsi dengan cakupan pembentukan posko yang masih rendah, yaitu kurang dari 60 persen. Perkembangan pembentukan posko yang lambat, menurutnya, tidak dapat ditoleransi, karena pandemi membutuhkan penanganan yang cepat.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.