Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
- Muhammadiyah Idul Fitri 31 Maret 2025, Tahun Depan Beralih Dari Hisab Ke KHGT
- Kemenag Resmikan Program Beasiswa Zakat, Dorong Mustahik Lebih Berdaya
- Penerbangan Di Bandara Heathrow Inggris Sudah Mulai Pulih
- Legenda Tinju Dunia Big George Meninggal Dalam Usia 76 Tahun
- Siapkan 30 Ribu Rumah Nakes, Menteri PKP Rajin Tebar Rumah Subsidi
Akurasi Asesmen Level PPKM Dimantapkan
Laporan Banyak Yang Telat, Pemerintah Kini Sibuk Beberes Data Kematian
Rabu, 11 Agustus 2021 18:29 WIB

RM.id Rakyat Merdeka - Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Jodi Mahardi menjelaskan perihal tak dimasukkannya angka kematian, dalam asesmen level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Jodi menegaskan, pemerintah tidak menghapus angka kematian. Data tersebut hanya tidak dipakai untuk sementara waktu.
"Tidak dipakai untuk sementara, karena ditemukan adanya input data yang merupakan akumulasi angka kematian selama beberapa minggu ke belakang. Sehingga, menimbulkan distorsi atau bias dalam penilaian," tutur Jodi di Jakarta, Rabu (11/8).
Baca juga : Jaga Ketahanan Pangan, Pemerintah Perkuat Sektor Pertanian
Pemerintah, lanjut Jodi, menemukan bahwa banyak angka kematian yang ditumpuk-tumpuk, atau dicicil pelaporannya, sehingga dilaporkan terlambat.
"Terjadi distorsi atau bias pada analisis, sehingga sulit menilai perkembangan situasi satu daerah," tambahnya.
Data yang bias ini menyebabkan penilaian yang kurang akurat terhadap level PPKM di suatu daerah. Namun demikian, Jodi menjelaskan, data yang kurang update tersebut juga terjadi, karena banyak kasus aktif yang tidak ter-update >21 hari.
Baca juga : Turunkan Angka Kematian, Pemerintah Siapkan 49 Ribu Bed Isolasi Terpusat Di Jawa Bali
"Banyak kasus sembuh dan anga kematian, yang belum ter-update," urainya.
Untuk mengatasi hal ini, Jodi menegaskan bahwa pemerintah terus mengambil langkah-langkah perbaikan untuk memastikan data yang akurat.
"Sedang dilakukan clean up (perapian) data, diturunkan tim khusus untuk ini. Indikator kematian ini akan dimasukkan, jika data sudah rapi," bebernya.
Baca juga : PPKM Level 4 Diperpanjang, Pemerintah Dorong Percepatan Bantuan Sosial
Sembari menunggu proses itu, untuk sementara pemerintah masih menggunakan 5 indikator lain untuk asesmen. Seperti BOR (tingkat pemanfaatan tempat tidur), kasus konfirmasi, perawatan di RS, pelacakan (tracing), pengetesan (testing), dan kondisi sosio ekonomi masyarakat. [HES]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya