Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
- Perbaikan Selesai, Kondisi Jalan Lenteng Agung Sudah Normal dan Bisa Dilewati
- Persib Mulai Susun Persiapan Hadapi Musim 2026/2027
- OTT Pejabat Imigrasi Jakbar, KPK Sita Mobil, Valas, Hingga Emas
- Erling Haaland Bisa Bawa Norwegia Bersaing di Piala Dunia 2026
- Davide Ancelotti Latih Lille, Calvin Verdonk Hadapi Tantangan Baru
Moeldoko: Bantu Kesejahteraan Rakyat, Puskesos Tak Boleh Mangkrak!
Kamis, 12 Agustus 2021 19:16 WIB
RM.id Rakyat Merdeka - Kantor Staf Presiden (KSP) mendorong penguatan program Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) dalam memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat di seluruh penjuru Indonesia terutama di daerah terpencil dan terpelosok.
Sebelum Pandemi Covid-19 menghampiri 135 negara termasuk Indonesia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan 5 arahan besar, yaitu: Pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi.
Pandemi Covid-19 menuntut pelayanan birokrasi pemerintah yang semakin cepat dan semakin mudah bagi masyarakat. "Pemerintah tidak bisa lagi bekerja dengan cara biasa namun dituntut untuk mampu melakukan percepatan-percepatan serta memastikan pelayanan kepada masyarakat semakin mudah," kata Jenderal (Purn) Moeldoko, Kepala Staf Kepresidenan saat menanggapi program Puskesos pada Kamis (12/8).
Baca juga : Toyota Pasok Tabung Oksigen Ke Karawang
Puskesos adalah adalah program yang dicanangkan oleh Kementerian Sosial pada tahun 2016 untuk mempermudah masyarakat miskin mengakses berbagai layanan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), program Bantuan Sosial Tunai (BST), dan program Sembako.
Pada tahun 2020, Puskesos telah tersebar di 155 Kabupaten/Kota dan 7.474 Desa/Kelurahan. Berkolaborasi dengan Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi serta Kementerian Dalam Negeri, ke depan, Puskesos akan lebih banyak tersebar di tingkat desa agar semakin mudah diakses oleh masyarakat.
Beberapa pelayanan pencatatan sipil juga bisa melalui Puskesos. "Webinar mengenai Puskesos mencerminkan mindset pemerintah bahwa program yang bagus dan yang membantu rakyat tidak boleh mangkrak. Pemerintah berkomitmen bantuan sosial, bantuan pendidikan, bantuan kesehatan, bantuan desa, sampai pencatatan sipil harus bisa dilayani satu pintu. Masyarakat miskin tidak diping-pong ke banyak gedung. Cukup ke satu titik Puskesos dan selama memenuhi syarat maka bisa mendapatkan berbagai layanan," papar Moeldoko.
Baca juga : Lestari Moerdijat: Pemahaman Kesetaraan Gender Perlu Ditingkatkan
Berbagai studi menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 berdampak pada kenaikan angka kemiskinan di Indonesia namun Presiden Joko Widodo menargetkan angka kemiskinan kronis akan turun mencapai di bawah 1 persen tahun 2024.
Oleh karenanya, Puskesos diharapkan dapat memainkan peran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk menurunkan angka kemiskinan. Salah satu upaya untuk mendukung kemulusan sinergi lintas program adalah pemanfaatan teknologi informasi untuk memastikan Big Data yang valid dan andal.
Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) dan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) digunakan Puskesos untuk membantu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin serta menghubungkan mereka dengan seluruh program-program layanan dasar yang tersebar di berbagai Kementerian/Lembaga di tingkat Pusat dan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di tingkat daerah.
Baca juga : Bantu Pedagang Eceran, Kemenkeu Kasih Insentif Pajak Sewa Ruangan
Kantor Staf Presiden (KSP) pun berkomitmen untuk terus mendorong adanya reformasi pada program Perlindungan Sosial (Perlinsos) dari pemerintah yang lebih inklusif dan melibatkan peran masyarakat dan organisasi sipil secara aktif terutama di daerah.
"Harapan kita melalui upaya pengintegrasian, konsolidasi dan perbaikan tata kelola di lapangan, kita akan melibatkan organisasi masyarakat sipil untuk memperkuat peran relawan dan peran masyarakat dalam program-program dan agenda-agenda perlindungan sosial," kata Deputi II KSP Bidang Pembangunan Manusia Abetnego Panca Putra Tarigan saat menyampaikan pidato penutup.
Abetnego juga menyadari adanya kesulitan dalam melibatkan masyarakat di dalam agenda-agenda, program-program atau institusi yang dikembangkan oleh pemerintah terkait dengan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos). Namun inilah tantangan yang harus dijawab oleh pemerintah dan menjadi PR bersama yang harus segera diselesaikan. [FAQ]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya