Dark/Light Mode

Cegah Macet Lebaran, Dirjen Hubdat Bakal Terapkan Sistem One Way di Sepanjang Tol Trans Jawa

Jumat, 10 Mei 2019 10:07 WIB
Cegah Macet Lebaran, Dirjen Hubdat Bakal Terapkan Sistem One Way di Sepanjang Tol Trans Jawa

RM.id  Rakyat Merdeka - Untuk mencegah kemacetan selama periode Angkutan Lebaran 2019 di sepanjang jalan tol Trans Jawa, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Hubdat) berencana menerapkan sistem one way. Rencana tersebut telah disepakati dalam rapat antara Direktorat Jenderal Hubdat dan Kakorlantas (Kepala Koordinator Lalu Lintas) Polri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), dan Jasa Marga.

"Kenapa one way? Karena ada kecenderungan masyarakat mudik dengan rombongan, bisa 2-3 mobil. Kemudian, kalau ada yang (bernomor) ganjil dan yang genap, pasti akan terpisah mobilnya. Selain itu, kalau kami berlakukan ganjil genap, masyarakat tidak tahu pasti akan ada penumpukan di pintu- pintu yang akan kita berlakukan ganjil genap. Sehingga, kita cenderung memilih one way,” jelas Dirjen Hubdat Budi Setiyadi, dalam keterangan tertulis yang diterima RMco.id, Kamis (9/5).

 

Berikut Videonya :

Baca juga : Mudik Lebaran, BKS Wacanakan Ganjil Genap di Jalan Tol

Sistem one way ini akan diberlakukan untuk arus mudik, mulai dari Cikarang Utama sampai dengan KM 262/ Brebes Barat. “Kendaraan dari arah Timur, nanti dari Brebes Barat akan keluar menggunakan jalan arteri atau jalan negara, sampai ke Cirebon kemudian Indramayu sampai ke Jakarta. Ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei- 2 Juni mendatang, dan berlangsung selama 24 jam,” jelas Budi.

“Untuk arus balik, mulai dari Palimanan sampai KM 29. Jadi, masyarakat yang dari Jakarta ke arah Bekasi, masih bisa menggunakan jalan. Karena, tahun sebelumnya, kami mendapat protes juga dari masyarakat Bekasi. Tapi sekarang, masyarakat  Bekasi yang dari Jakarta, tidak terkena aturan ini,” imbuhnya.

Saat dimintai tanggapan mengenai perekonomian masyarakat di jalan non tol, Budi mengatakan,  hal tersebut telah menjadi salah satu perhatiannya saat membuat kebijakan. “Sesuai dengan arahan Bapak Presiden kepada Menteri Perhubungan, Presiden ingin agar perekonomian rakyat tetap berjalan baik. Dengan pemberlakuan one way ini, saat arus mudik, masyarakat yang dari Semarang akan menggunakan jalan negara biasa. Kalau rest area di jalan tol penuh, masyarakat akan kami imbau untuk keluar dulu. Kemudian ke rest area lain di luar tol, serta masuk ke kota-kota terdekat dulu. Baru setelah keluar, nanti bisa masuk kembali. Saya kira dengan adanya one way, nanti akan banyak juga masyarakat yang pakai jalan negara atau jalan arteri,” terang Budi.

Terkait hal ini, Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno mengatakan, pemerintah harus lebih gencar lagi melakukan sosialisasi mengenai kebijakan ini. “Sehingga, masyarakat yang mau ke Jakarta, akan berpikir harus melewati jalur yang mana. Sebab, tidak semua orang tahu  jalur non tol Jakarta-Cikampek ini, karena terbiasa dengan jalan tol dan tidak terpelihara,” jelas Djoko.

Baca juga : Demi Kebaikan, Mendagri Sebut Sistem Pemilu Akan Terus Dievaluasi

Pada minggu pertama Mei, kebijakan ini akan difinalisasi. Setelah itu, Budi akan mengimbau kementerian/lembaga terkait, termasuk pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan sosialisasi. “Semua jajaran di sepanjang jalan negara, akan terlibat untuk sosialisasi seperti kata Kapolri. Kita punya cukup waktu untuk menyampaikan pada masyarakat, dan cukup waktu untuk menyiapkannya. Perlu semacam rambu atau petunjuk arah untuk kesiapan dari Jasa Marga,” papar Budi.

Ada beberapa strategi yang ditempuh Pemerintah untuk mencegah kemacetan di jalan tol saat arus mudik dan balik. Antara lain, dengan memberhentikan proyek tol Jakarta-Cikampek. “Sekarang, lajur jalan tol Jakarta-Cikampek sudah dikembalikan menjadi 4 lajur. Berikutnya, akan ada pemindahan Pintu Tol Cikarang Utama ke arah Bandung dan arah Cirebon. Jadi, yang dari Cikarang Utama ke arah Bandung dan Cirebon, nanti akan dipisah,” ujar Budi.

Pemerintah juga akan melakukan pembatasan kendaraan barang pada 30 Mei-2 Juni mendatang, sehingga perjalanan masyarakat yang akan mudik tidak terhambat. Terutama, pada masa puncak Lebaran.

Ganjil-Genap Untuk Penyeberangan

Baca juga : Setelah Mantan Sekda Jadi Tersangka, Giliran Wali Kota Malang Digarap KPK

Dari data yang dihasilkan oleh Kemenhub, diketahui bahwa pola perilaku mudik masyarakat yang menggunakan kapal penyeberangan, cenderung lebih sering menyeberang pada pukul 00.00-06.00. Dengan pola tersebut, pengguna jasa penyeberangan akan tiba di Lampung menjelang siang, dengan pertimbangan faktor keselamatan. “Mengenai masalah sarana, kami sekarang ada penambahan dermaga premium di Merak dan Bakauheni. Selain itu, nanti kami mencoba pada tanggal 30 Mei- 2 Juni mendatang untuk arus mudik. Bagi yang ingin menyeberang pada pukul 20.00-08.00 WIB, ada aturan ganjil genap. Untuk yang siang,  kami bebaskan,” jelas Budi.

Kepadatan kendaraan di Pelabuhan Penyeberangan Merak, Banten saat Lebaran 2018 (Foto: Antara)

“Tol Bakauheni-Terbanggi Besar sudah operasional, tapi Terbanggi Besar- Kayuagung masih fungsional. Itu hanya dapat dilalui pada pukul 06.00-18.00, dan hanya satu lajur saja,” tambahnya.

Dengan adanya perubahan infrastruktur dari Bakauheni ke Kayuagung, tentu akan meningkatkan minat masyarakat yang akan ke Sumatera. “Motor juga rencananya akan kami pisahkan dengan menggunakan satu dermaga khusus. Jadi, tidak bercampur dengan yang lain. Ini untuk mencegah antrean sekitar 7-8 km hingga ke arah tol," tandas Budi. [Adv]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.