Dark/Light Mode
Sebelumnya
Menanggapi hal itu, Juru Bicara Kedutaan Besar (Kedubes) China di Inggris menyebut, pernyataan itu tidak bertanggungjawab. Kedubes China menuding kelompok itu mendistorsi fakta. Serta dengan jahat mendiskreditkan pemilihan, yang dianggap sangat mencampuri urusan dalam negeri China. Serta melanggar norma-norma dasar yang mengatur hubungan internasional.
“Kami menyatakan menentang dan mengecam keras,” kata juru bicara itu, dalam sebuah pernyataan di situs resmi Kedubes China di Inggris.
Baca juga : KWP Sebut Cak Imin Pimpinan DPR Humanis Dan Demokratis
Sebelumnya, Beijing telah meminta warga Hong Kong untuk menerima aturan baru, yang mereka katakan akan memulihkan stabilitas dan membasmi elemen “anti-China” untuk selamanya, karena dianggap mengganggu.
Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam juga membela sistem baru itu. Dia menepis rendahnya jumlah pemilih. Menurutnya, Hong Kong saat ini telah kembali ke jalur yang benar. “Kami tidak dapat menyalin dan menempelkan apa yang disebut sistem demokrasi atau aturan negara-negara Barat,” tegas Lam.
Baca juga : Tumben, Banteng Dan Demokrat Kompak
Zhao Lijian, Juru Bicara Kemenlu China, menyalahkan pandemi dan elemen anti-China yang bertekad menghancurkan Hong Kong sebagai penyebab rendahnya jumlah pemilih.
Selain itu, dia juga menuding adanya campur tangan kekuatan eksternal. Hong Kong pada dasarnya tidak pernah menjadi wilayah dengan demokrasi penuh di bawah koloni Inggris atau China. Tetapi tindakan keras Beijing dan reformasi politik membuat warga Hong Kong memiliki lebih sedikit suara tentang siapa yang menjalankan kota mereka daripada sebelumnya.
Baca juga : AHY Bakar Semangat Kader Demokrat Papua Barat
Sebagian besar aktivis demokrasi penting di Hong Kong, termasuk beberapa mantan anggota parlemen terpilih, berada di penjara, di pengasingan, atau didiskualifikasi dari pencalonan Nathan Law, eks anggota parlemen yang sekarang tinggal di Inggris yang dicari oleh otoritas Hong Kong, menyebut pemungutan suara akhir pekan itu sebagai pemilihan palsu.
“Boikot dari orang-orang Hong Kong menunjukkan tidak ada mandat untuk legislatif ini,” tulisnya di Twitter. [PYB]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
