Inggris Terancam Lumpuh

 Sebelumnya 
Sebelumnya, Perdana Menteri (PM) Inggris, Boris Johnson, dengan tegas menolak permintaan kenaikan upah para pekerja. Dia justru memberi izin pada perusahaan penyedia jasa untuk menyewa pekerja non tetap, mengisi posisi yang kosong akibat aksi mogok ini.

Menyikapi hal ini, RMT menyebut, langkah Johnson sebagai tidak aman dan berisiko melanggar aturan internasional tenaga kerja.

Baca juga : Butuh Kerja Kolektif Seluruh Elemen Bangsa Dalam Bumikan Nilai-nilai Pancasila

“Boris Johnson sudah mengambil langkah yang bahkan tidak akan pernah diambil Margaret Thatcher,” ujar pernyataan Kongres Persatuan Dagang (TUC), dikutip Guardian, kemarin.

Namun Johnson justru menuduh TUC sudah menuntut hal yang terlalu sulit. “Ada perlunya menekankan disiplin pada pekerja di tengah inflasi seperti ini. Gaji yang didapat sekarang masih dalam kategori normal untuk hidup sehari-hari,” ujar Johnson.

Baca juga : PM Johnson: Inggris Pelototi Penularan Cacar Monyet

Aksi mogok kerja, yang juga akan berlangsung pada Kamis (23/6) dan Sabtu (25/6) mendatang, berisiko memicu gangguan signifikan terhadap acara-acara besar, termasuk festival musik Glastonbury. Sekolah-sekolah setempat juga memperingatkan bahwa ribuan anak muda yang mengikuti ujian nasional juga akan terdampak.

Menurut RMT, aksi mogok kerja kereta api pada pekan ini merupakan yang terbesar sejak 1989. Meski aksi mogok tidak digelar di semua jaringan kereta, namun, operator layanan kereta api memperingatkan, gangguan akan terjadi sepanjang pekan.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.