Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Amerika Serikat (AS) meminta Kepala Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merilis laporan tentang kondisi di Xinjiang tanpa penundaan. Desakan ini muncul setelah sebuah laporan perihal China bekerja di belakang layar di PBB untuk mengubur dokumen yang telah lama tertunda, beredar.
Dari Jenewa, Kantor Berita Reuters melaporkan, ada sebuah surat catatan yang ditulis oleh China yang menyatakan keprihatinan serius tentang laporan Xinjiang, yang diedarkan di antara misi diplomatik.
Catatan itu meminta negara-negara agar menandatanganinya untuk menunjukkan dukungan mereka terhadap tujuan China, dalam hal ini meyakinkan Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) Michelle Bachelet, agar menghentikan pembahasan kunjungannya ke China.
Departemen Luar Negeri Amerika Serikat di Washington mengatakan, meskipun sering ada jaminan dari Kantor Komisaris Tinggi bahwa laporan itu akan dirilis dalam waktu singkat, tetap tidak tersedia.
Baca juga : Strategi Hadapi Krisis Pangan
"Kami meminta Komisaris Tinggi untuk merilis laporan tanpa penundaan. Dan kami sangat prihatin dengan upaya apa pun oleh Beijing untuk menekan rilis laporan itu," kata juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, dalam sebuah pernyataan melalui email dikutip Selasa (26/7).
Michelle Bachelet selaku Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB, mengunjungi Xinjiang pada Mei, memberi tahu Dewan Hak Asasi Manusia pada September 2021 bahwa kantornya sedang menyelesaikan penilaiannya atas informasi tentang tuduhan pelanggaran hak.
Tiga bulan kemudian, seorang juru bicara mengatakan laporan itu akan dikeluarkan dalam hitungan minggu, tetapi tidak dirilis.
Di sisi lain, juru bicara Kantor Hak Asasi Manusia PBB mengatakan itu masih dalam tahap finalisasi dan Bachelet mengatakan akan dibebaskan sebelum dia meninggalkan kantor pada bulan Agustus atau September.
Baca juga : Menginspirasi, Akademisi Puji Buku Terbaru Yuddy Chrisnandi
"Laporan sedang diselesaikan dan langkah terakhir sedang dilakukan sebelum rilis publik," tulis juru bicara itu dalam sebuah pernyataan kepada Radio Free Asia (RFA).
Kantor Hak Asasi Manusia PBB menuturkan langkah terakhir termasuk berbagi dengan Negara Anggota yang bersangkutan untuk komentarnya sebelum diterbitkan sesuai praktik standar.
"Laporan dibagikan untuk komentar dengan Negara Anggota yang bersangkutan. Kantor akan mencerminkan komentar yang bersifat faktual dalam versi final," lanjut juru bicara tersebut.
Diketahui, Sophie Richardson selaku Direktur China Human Rights Watch (HRW) yang berbasis di New York, lantas merespon, menilai surat dan kampanye tekanan China terkait di PBB tidak mengejutkan karena Beijing sangat sensitif terhadap kritik.
Baca juga : KTN Garut Diresmikan
"Pemerintah China secara teratur mencoba untuk melemahkan atau mendahului atau menolak kritik apa pun," ujar Sophi Richardson kepada RFA.
Surat itu muncul sebulan setelah hampir 50 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan pernyataan bersama yang mengkritik kekejaman China terhadap Uighur dan menyerukan Bachelet untuk merilis laporan sebenarnya tentang kondisi di Xinjiang. ■
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
