PBB Rilis Laporan Praktik Kerja Paksa Etnis Uighur

RM.id  Rakyat Merdeka - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merilis sebuah laporan terkait etnis Uighur di wilayah Xinjiang, China. Menurut laporan PBB, etnis minoritas di Xinjiang mendapat perlakuan negatif yang biasa disebut perbudakan modern.

Dalam laporan setebal 20 halaman tersebut, pelapor khusus PBB tentang bentuk-bentuk perbudakan kontemporer, Tomoya Obokata, mengatakan bahwa Uighur, Kazakh dan etnis minoritas lainnya, digunakan Tiongkok dalam kerja paksa di beberapa sektor. Antara lain pertanian dan manufaktur.

Setiap orang yang di cluster dalam kelompok-kelompok ini, telah ditahan dan wajib tunduk pada penempatan kerja di bawah sistem pendidikan serta pelatihan keterampilan kejuruan yang diamanatkan negara, serta program pengentasan kemiskinan yang menempatkan surplus pekerja pedesaan di sektor-sektor yang kekurangan pekerja.

Baca juga : Dispora Bogor: Kejuaraan Voli Pelajar Bakal Rutin Digelar

Tindakan serupa ternyata juga ada di negara tetangga Tibet. Menurut laporan yang diterbitkan untuk sesi ke-51 Dewan Hak Asasi Manusia PBB, di mana program transfer tenaga kerja ekstensif telah menggeser petani Tibet, penggembala dan pekerja pedesaan lainnya ke pekerjaan berketerampilan rendah dan bergaji rendah.

Meskipun program-program ini dapat menciptakan kesempatan kerja bagi minoritas dan meningkatkan pendapatan mereka seperti yang diklaim oleh pemerintah Tiongkok, sang pelapor khusus menganggap bahwa indikator kerja paksa telah menunjuk pada sifat kerja paksa yang diberikan kepada masyarakat.

Laporan tersebut menambahkan, para pekerja mengalami pengawasan berlebihan, kondisi hidup dan kerja yang kejam, pembatasan pergerakan melalui pengasingan, ancaman, kekerasan fisik dan seksual, perlakuan tidak manusiawi atau merendahkan harkat hidup sebagai manusia.

Baca juga : Pemprov Sulbar Gulirkan Program Data Desa Presisi

Dalam laporan tersebut, dikatakan dalam beberapa kasus kondisi yang dihadapi para pekerja mungkin sama dengan perbudakan, sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan yang memerlukan analisis independen lebih lanjut.

Pemerintah China diduga telah menahan sekitar 1,8 juta warga Uighur dan minoritas Muslim lainnya di jaringan luas kamp pendidikan ulang, yang menurut Beijing dimaksudkan mencegah ekstremisme agama dan terorisme di wilayah tersebut.

Kerja paksa atau wajib kerja telah menjadi bagian penting dari represi sistematis terhadap kelompok-kelompok tersebut.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.