Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
Sebelumnya
Menanggapi hal ini, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) meminta masyarakat dunia khususnya Indonesia, untuk lebih tegas bersikap terhadap Pemerintah China, terkait temuan PBB perihal kerja paksa bagi etnis minoritas di negara mereka.
Ketua DPP IMM Rimbo Bugis, mengatakan, cara-cara yang dilakukan Otoritas Tiongkok ini, merupakan kejahatan kemanusiaan yang sama dengan era perbudakan di masa dulu.
"Jika laporan ini benar, China artinya kembali mengulang masa kelam perbudakan tempo dulu, dengan program kerja paksa yang mereka terapkan kepada muslim Uighur dan etnis minoritas lainnya di negara mereka," kata Rimbo kepada wartawan, Selasa, (23/8).
Baca juga : Dispora Bogor: Kejuaraan Voli Pelajar Bakal Rutin Digelar
"Apapun alasannya, kerja paksa tidak dapat dibenarkan dan tidak boleh dipaksakan untuk dilakukan kepada siapapun, termasuk etnis minoritas di Tiongkok. China Jelas melanggar HAM," lanjut Rimbo.
IMM mensinyalir China menggunakan cara-cara perbudakan kepada orang-orang Uighur, untuk dijadikan sebagai alat penting untuk memajukan ekonomi China.
Laporan Obokata muncul ketika kelompok aktivis Uighur menunggu penerbitan laporan yang terlambat tentang pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang, oleh Kepala Hak Asasi Manusia PBB, Michelle Bachelet, yang awalnya memberi tahu bahwa kantornya hampir menyelesaikan penilaiannya atas tuduhan hak asasi manusia.
Baca juga : Pemprov Sulbar Gulirkan Program Data Desa Presisi
Pada bulan Juli lalu, kantor Bachelet mengatakan laporan itu masih dalam proses dan akan dirilis sebelum dia meninggalkan kantor akhir bulan ini. Tindakan Bachelet ini telah membuat marah kelompok aktivis Uighur setelah petinggi Hal Azazi Manusia PBB ini mengunjungi China termasuk Xinjiang, pada akhir Mei, mengulangi pernyataan China bahwa kamp-kamp interniran yang disebut oleh Beijing sebagai pusat pelatihan kejuruan, semuanya telah ditutup.
Kelompok-kelompok tersebut mengecam perjalanan itu sebagai kesempatan propaganda yang memungkinkan China untuk menutupi kejahatannya terhadap kemanusiaan dan genosida terhadap Uighur.
Amerika Serikat (AS) dan legislatif dari beberapa negara Barat lainnya telah menyatakan bahwa penindasan China di Xinjiang, merupakan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Baca juga : Persebaya Punya Bukti Buruknya Kinerja Wasit Liga 1
"Peluncuran laporan PBB tentang bentuk-bentuk perbudakan kontemporer sangat signifikan pada saat China melakukan segala dayanya untuk menekan publikasi laporan Uighur oleh kantor Komisaris Tinggi PBB Bachelet," pungkas Rimbo.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
