Dark/Light Mode

Workshop 4 ICJN Kerjasama FPCI-Kedubes Denmark

Perlu Tau! Soal Duit Ngurusin Perubahan Iklim...

Sabtu, 10 Juni 2023 11:30 WIB
Para Peserta Workshop 4: Green Economy, Indonesian Climate Journalist Network (ICJN), program kerja sama FPCI dan Kedubes Denmark di Jakarta, Selasa, 30 Mei 2023. [Foto: FPCI]
Para Peserta Workshop 4: Green Economy, Indonesian Climate Journalist Network (ICJN), program kerja sama FPCI dan Kedubes Denmark di Jakarta, Selasa, 30 Mei 2023. [Foto: FPCI]

 Sebelumnya 
Untuk diketahui, dalam konteks Ekonomi Hijau, Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), telah meluncurkan Green Economy Index pada Agustus 2022. Tujuannya, mengukur kemajuan ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon di Indonesia.

Sementara dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, terkait ekonomi hijau dan perubahan iklim, pada Prioritas Nasional No. 6 disebutkan, dalam pembangunan lingkungan, peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim, program prioritasnya meliputi peningkatan kualitas lingkungan, peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pembangunan rendah karbon.

Sedangkan menyangkut program pertumbuhan hijau kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan GGGI, ditargetkan setidaknya lima hal. Yakni pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, ketersediaan layanan ekosistem yang sehat dan produktif, pertumbuhan yang adil dan inklusif, ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Terakhir, menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).

Baca juga : Perdagangan Karbon, Jurus Keniscayaan Kebijakan Iklim

FPCI didirikan dan diketuai oleh Dr. Dino Patti Djalal, mantan Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia ke-5 dan mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat ke-17.

Sementara Global Green Growth Institute (GGGI) adalah sebuah organisasi internasional yang didirikan untuk mendukung dan mempromosikan model pertumbuhan ekonomi yang dikenal sebagai "pertumbuhan ekonomi hijau".

Senior Associate Green Finance dari GGGI, Titaningtyas. [Foto: Muhammad Rusmadi/Rakyat Merdeka/RM.id]

Berkantor pusat di Seoul, Republik Korea, GGGI memiliki 45 anggota, dengan lokasi operasional di 33 negara.

Baca juga : Dampak Krisis Iklim, Serem!

Selama ini, GGGI menghasilkan sejumlah output, berupa kerangka kerja kebijakan, perencanaan, dan peraturan, serta kapasitas institusional yang diperkuat. Lalu, peningkatan akses untuk investasi hijau dan pembiayaan iklim. Selain itu, juga kapasitas nasional untuk mendorong dan meningkatkan ambisi pertumbuhan hijau.

Di Indonesia, saat ini GGGI bekerja sama dengan tujuh provinsi utama. Yakni Kalimantan Barat, Timur, Utara, Selatan, dan Tengah, Papua, serta Papua Barat. Sementara pekerjaan di provinsi lainnya, dilaksanakan berdasarkan basis proyek, seperti Sumatera Utara, Jambi, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Barat dan Timur.

Selain pelaksanaan kegiatan utama, berupa dukungan pengembangan dan perencanaan kebijakan, mobilisasi investasi hijau, peningkatan kapasitas, juga ada wilayah yang disebut sebagai area rematik. Berupa Energi Terbarukan, Kota Hijau & Kawasan Ekonomi Eksklusif, Lanskap Berkelanjutan, hingga Pembiayaan & Investasi Hijau.

Baca juga : Dino: Soal Iklim, Denmark Nganggap Seperti Agama

Kedepannya, GGGI terus berupaya melakukan pertukaran dan perluasan kengetahuan, dengan meningkatkan pertukaran pengetahuan dan informasi di tingkat negara, berkolaborasi dalam perencanaan strategis proyek perubahan iklim di Indonesia. Hingga perluasan pengetahuan di masyarakat umum melalui media dan jurnalis. (*)

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.