Kubu Republik Nafsu Makzulkan Joe Biden

 Sebelumnya 
Menurut berkas pengadilan itu, pada Selasa 20 Juni lalu, Hunter setuju mengaku bersalah atas dua dakwaan yang dijatuhkan kepadanya. Laporan itu juga mencatat, setiap kesepakatan negosiasi (plea deal) yang diusulkan harus disetujui hakim federal.

Disebutkan juga, kesepakatan tersebut kemungkinan akan menjadi bahan untuk pemilihan Presiden AS tahun 2024. Karena dua partai utama di negara itu, sekali lagi akan memperdebatkan tentang pengaruh politik terhadap penegakan hukum, dan dampak investigasi penegakan hukum terhadap kampanye politik.

Baca juga : Atasi Kasus TPPO, Perlu Kepedulian Dan Gerak Bersama

Benar saja, mantan Presiden AS Donald Trump dan anggota DPR AS dari Partai Republik mengkritik kesepakatan pembelaan Hunter Biden, dan menggunakannya sebagai contoh kasus terbaru untuk berargumen bahwa Departemen Kehakiman AS telah dipolitisasi.

McCarthy menghadapi tekanan dari anggota partainya yang ingin menunjukkan dukungan kepada Trump, kandidat capres Republik Pilpres 2024. Namun, Ketua DPR juga berisiko membahayakan posisi mayoritas Republik yang rapuh di DPR. Apalagi jika Biden dimakzulkan di DPR, kemungkinan besar dia tidak akan dicopot dari jabatannya oleh Senat, yang dikuasai Partai Demokrat.

Baca juga : Ketua DPR Apresiasi Kelancaran Arus Mudik Dan Balik Lebaran

“Jika Anda melihat semua informasi yang kami kumpulkan, ini langkah maju yang wajar jika Anda harus melakukan penyelidikan pemakzulan,” kata McCarthy dalam wawancara di Sunday Morning Futures Fox News.

Menurutnya, penyelidikan pemakzulan memberikan Kongres kekuasaan hukum tertinggi untuk mendapatkan semua informasi yang mereka butuhkan. Dengan DPR akan kembali bekerja pada pertengahan September, permulaan tahun anggaran berikutnya pada 1 Oktober akan segera tiba, dan kesepakatan belanja negara akan diperlukan untuk menghindari penutupan sebagian pemerintah federal.

Baca juga : Ketua KPK Sebut Koruptor Lebih Takut Dimiskinkan Ketimbang Dipenjara

McCarthy mengatakan, pengesahan Rancangan Undang-Undang Belanja jangka pendek untuk menjaga pemerintahan tetap berjalan hingga akhir September, akan memastikan penyelidikan terhadap Hunter dapat dilanjutkan.

“Kalau kita tutup, semua pemerintahan akan tutup, investigasi dan lain-lain. Ini merugikan publik Amerika,” pungkas McCarthy.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.