Mau Revisi UU, Jepang Dinilai Lamban Tangani Covid-19

RM.id  Rakyat Merdeka - Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dihujani kritik lamban menangani kasus virus corona. Kekecewaan rakyat terhadap kebijakan pemerintahannya menggerogoti dukungan publik.

Dilansir Channel News Asia, Senin (9/3), dalam jajak pendapat belum lama ini, 50 persen publik tidak menyetujui kebijakan PM terlama Jepang itu, dibandingkan 37 persen yang setuju. Selebihnya tidak peduli. Kasus virus corona atau Covid-19 adalah ujian terbesar Abe sejak kembali menjabat PM pada 2012.

Sejauh ini di Jepang, ada 1.000 kasus virus corona, 700 di antaranya adalah kasus yang berasal dari kapal pesiar Diamond Princess yang berlabuh dan dikarantina di pesisir Jepang bulan lalu. Yang tewas 14 orang, tujuh di antaranya adalah penumpang dari kapal pesiar. Secara global, ada lebih dari 100 ribu kasus dengan 3.600 korban tewas akibat virus Corona.

Tingginya kasus virus corona di Jepang disebut akibat lambannya respons pemerintahan Abe menghentikan arus pendatang dan turis China, yang menjadi pendapatan ekonomi besar Jepang di sektor pariwisata. Padahal China merupakan pusat penyebaran virus corona.

Abe juga disebut tidak tegas dalam memimpin pasca penutupan sejumlah sekolah karena paranoia Covid-19. Penutupan sekolah ini sempat membuat para wali murid dan pegawai sekolah kebingungan.

Baca juga : Aneh, Penjual Rekening Disamakan dengan Jual-Beli Mobil

Mereka yang tidak suka dengan penanganan kasus Covid-19 di Jepang mengatakan kalau Negeri Sakura itu tidak memiliki fasilitas memadai untuk menguji sumber penyakit. 

Di negara tetangga seperti Korea Selatan, upaya pengecekan dan pengujian terhadap penyebaran virus corona berlangsung menyeluruh dan mendapati ada banyak kasus warga yang terinfeksi.

Pekan ini Jepang akan merevisi undang-undang yang akan memberikan keleluasaan bagi Abe untuk menyatakan status darurat nasional di tengah banyaknya kritik pedas publik kepada Abe di tengah persiapan event Olimpiade Tokyo.

Kabar mengenai lambannya penanganan kasus Covid-19 disebut-sebut akan menghancurkan impian Jepang menjadi tuan rumah Olimpiade Tokyo. "Saya ingin Olimpiade Tokyo berlangsung sukses. Namun faktor negatif terus bermunculan," ujar mantan Gubernur Tokyo Yoichi Masuzoe, yang menjabat sebagai Menteri Kesehatan pada 2009 saat Jepang menghadapi pandemi influenza.

Revisi UU tahun 2012  untuk disesuaikan dengan kondisi terkini penyebaran virus corona. Diharapkan UU ini bisa diteken Jumat pekan ini (13/3). UU tahun 2012, yang dibuat pasca penyebaran kasus pandemi influenza 2009, disebut tidak cocok dipakai untuk mengatasi kondisi akibat penyebaran Corona.

Baca juga : Kedutaan Besar Jepang di Jakarta Sambut Perawat dan Caregiver

Revisi ini akan memberi kebebasan kepada Abe mendeklarasikan status darurat nasional di saat kondisi penyebaran virus dianggap membahayakan nyawa orang banyak dan membahayakan ekonomi negara.

Para gubernur wilayah yang dianggap memiliki kasus terparah bisa memerintahkan warganya untuk menetap di rumah, menutup fasilitas publik, mengubah lahan dan bangunan menjadi pusat medis dan memerintahkan pendistribusian keperluan bagi penanganan kasus penyebaran virus.

Bulan lalu, Gubernur di Pulau Hokkaido sudah mendeklarasikan status darurat walau tidak ada dasar hukum yang mewajibkan dia melakukan hal tersebut. Abe juga sudah meminta semua sekolah ditutup dan menunda segala aktivitas publik yang mengundang banyak orang.

"Abe bisa mengaplikasikan UU ini dengan menyesuaikan dengan situasi. Dia pandai melakukan hal ini," ujar Kepala Institut Penanggulangan Medis Masahiro Kami kepada Reuters, Senin (9/3).

Sebelumnya pada 2014, Abe terbukti berhasil menyesuaikan UU mngenai pasukan bersenjata Jepang. Abe ingin pasukan Jepang bisa bertarung di luar negeri.

Baca juga : Dubes Jepang Tak Sabar Kedatangan Lebih Banyak Pelajar Indonesia

"Abe ingin agar UU tahun 2012 ini bisa disetujui karena situasi terkini memang tidak kunjung baik," kata Kami seraya menambahkan, masalah yang paling mendesak bukanlah batasan lebih pada kegiatan publik, tetapi meningkatkan pengujian virus dan perawatan dini pada orang tua dan pasien berisiko tinggi lainnya.

Sejauh ini Abe tidak memberi penjelasan tegas apa yang memicunya mengeluarkan perintah pemberlakuan darurat nasional. Abe hanya mengatakan hanya "situasi terburuk" yang akan membuatnya memutuskan hal tersebut.

Sejumlah analis mengatakan Abe ragu memutuskan darurat nasional karena takut menggagalkan impian besar Jepang menjadi penyelenggara Olimpiade. "Saya pikir Abe ogah mendeklarasikan status daeurat nasional karena hal tersebut bisa menggagalkan Olimpiade," ujar Profesor Ilmu Politik Sophia University Koichi Nakano.[DAY]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.