AS Tunjuk Utusan Khusus Urusi Masalah Tibet

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah Amerika Serikat (AS) menunjuk seorang pejabat senior Hak Asasi Manusia AS sebagai koordinator khusus untuk masalah-masalah Tibet. Langkah ini kemungkinan besar akan membuat marah China, di tengah hubungan yang semakin tegang antara kedua negara.

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengumumkan, Robert Destro, Asisten Menteri Luar Negeri untuk Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Perburuhan, akan mendapatkan jabatan tambahan, yang telah kosong sejak awal pemerintahan Presiden Donald Trump pada 2017.

Destro akan memimpin upaya AS untuk mempromosikan dialog antara Republik Rakyat China dan Dalai Lama atau perwakilannya. Hal ini dolakukan demi melindungi identitas agama, budaya, dan bahasa warga Tibet. “Juga mendesak agar hak asasi mereka dihormati," kata Pompeo dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip kantor berita, Reuters.

Baca juga : KAI Luncurkan Logo Baru di Momen HUT ke-75

Selama ini, China secara konsisten menolak berurusan dengan Koordinator AS. Hal itu dipandang China sebagai campur tangan dalam urusan dalam negerinya.

Penunjukan tersebut dilakukan pada saat hubungan AS-China berada di titik terburuk dalam beberapa dekade karena berbagai masalah. Termasuk perdagangan, Taiwan, hak asasi manusia, Laut China Selatan dan virus Corona.

China menguasai Tibet pada 1950, yang digambarkannya China saat itu sebagai pembebasan damai. Hingga membuat wilayah Himalaya yang terpencil itu menghilangkan masa lalu feodalnya.

Baca juga : YLKI Tak Setuju Batasan Anak Usia 12 Bulan untuk SKM

Namun, hal ini mendapat gelombang kritik, yang dipimpin pemimpin spiritual Tibet yang diasingkan, Dalai Lama. Menurutnya, aturan yang diterapkan China sama dengan pembunuhan budaya Tibet secara besar-besaran.

“AS tetap prihatin dengan penindasan China terhadap komunitas Tibet,” lanjut Pompeo.

Juli lalu, Pompeo mengatakan AS akan membatasi visa untuk beberapa pejabat China, yang terlibat dalam memblokir akses diplomatik ke Tibet. Juga terhadap mereka yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia.

Baca juga : Kemenag Siapkan Regulasi Umrah di Masa Pandemi

Negaranya, lanjut Pompeo, mendukung diberlakukannya status otonomi luas untuk Tibet. Sayangnya, selama menjadi Presiden AS, Donald Trump tercatat tidak pernah bertemu dengan Dalai Lama. Tak seperti pendahulunya, Presiden Barack Obama. [PYB]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.