Dark/Light Mode

Biden Cuekin Hak Paten Vaksin, Industri Farmasi Panas Dingin

Kamis, 6 Mei 2021 23:51 WIB
Biden Cuekin Hak Paten Vaksin, Industri Farmasi Panas Dingin

RM.id  Rakyat Merdeka - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden tidak mendukung program Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) atau paten vaksin Covid-19. Sikap Biden di satu sisi memuaskan para anggota DPR AS dari Partai Demokrat dan lebih dari 100 negara di dunia.

Namun di lain sisi, pernyataan Biden itu membuat industri farmasi panas dingin. Sikap Biden juga berbanding terbalik dengan kebijakan yang diambil pendahulunya, Presiden Donald Trump. Katherine Tai, negosiator pemerintah AS di bidang perdagangan, yang juga mewakili negeri itu di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), menjelaskan sikap bosnya.

"Ini adalah krisis kesehatan global, dan kondisi luar biasa yang disebabkan pandemi Covid-19 membutuhkan tindakan luar biasa," kata Tai dalam sebuah pernyataan.

Kebijakan pemerintahan Joe Biden akan didorong secara aktif melalui World Trade Organization (WTO). Sebelum kebijakan terwujud, Katherine Tai berkata akan ada negosiasi-negosiasi dahulu.

"Negosiasi-negosiasi ini akan dilaksanakan berdasarkan konsensus di institusi dan kompleksitas dari isu-isu yang terlibat. Tujuan pemerintahan adalah mendapatkan vaksin yang aman dan efektif bagi banyak orang secepat mungkin," jelas Tai.

Berita Terkait : Kemenperin Fasilitasi Industri Perhiasan Kantongi SNI

Persediaan vaksin di AS disebut sudah cukup, sehingga akan mengekspansi distribusi vaksin. Pemerintah juga akan menyediakan bahan-bahan mentah untuk memproduksi vaksin.

Sebelumnya, permintaan waiver (pengabaian/mengesampingkan) HAKI  telah diminta India kepada WTO yang kini sedang menghadapi tsunami Covid-19. Kebijakan WTO yang ditarget India adalah kesepakatan Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) di WTO.

Biden memberi dukungan terhadap usulan pengabaian hak kekayaan intelektual atas vaksin di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Tujuannya, meningkatkan ketersediaan vaksin ke negara-negara miskin, termasuk India.

Mengabaikan hak intelektual atas vaksin memang membutuhkan proses panjang. Seluruh anggota WTO, yang berjumlah 164 negara, harus menyepakati usulan itu untuk mengurangi pendapatan dan keuntungan yang bisa dinikmati perusahaan yang telah berinvestasi besar dalam pengembangan vaksin.

Analis Robert W. Baird & Co., Brian Skorney, mengatakan pengabaian paten menunjukkan sikap terhormat Biden, dan tidak akan memicu perubahan besar dalam undang-undang paten. "Saya skeptis ini akan memiliki dampak jangka panjang yang lebih luas di seluruh industri," katanya.

Berita Terkait : Melawan Importir Vaksin

Kepala Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, menyambut baik langkah Biden. Dalam akun Twitter,  Ia menyebut sikap tersebut "momen monumental dalam perang melawan Covid-19".  Ia memuji sikap pemerintahan Biden sebagai cermin dari "kebijaksanaan dan kepemimpinan moral AS."

Tak dipungkiri, perusahaan farmasi yang mengembangkan vaksin Covid-19 meraup keuntungan selama situasi darurat kesehatan. Namun, pihak industri farmasi memperingatkan, kebijakan Pemerintah AS yang belum pernah terjadi sebelumnya, bisa mengubah sikap perusahaan farmasi terhadap pandemi, hingga berujung membahayakan dunia.

Dr. Michelle McMurry-Heath, chief executive dari grup dagang Biotechnology Innovation Organization, menyebut keputusan waiver dapat melemahkan insentif untuk mengembangkan vaksin dan pengobatan pada pandemi di masa depan.

Selain itu, ia berkata membuat vaksin tak hanya cukup dengan memberikan resep. "Memberikan negara-negara yang membutuhkan buku resep tanpa aturan soal bahan-bahan, keamanan, dan tenaga kerja yang dibutuhkan, tidak akan menolong orang-orang yang butuh vaksin," ucapnya seperti dikutip AP News, Kamis (6/5/2021).

Stephen Ubl, presiden dan CEO Pharmaceutical Research and Manufacturers of Amerika, menyebut keputusan Pemerintah AS akan menyebar kebingungan antara mitra publik dan swasta. "Hal itu akan menambah lemah rantai suplai vaksin," ujarnya.

Baca Juga : Dubes Al Busyra Basnur Berbagi Resep Sukses Berkarier

Pfizer, Johnson & Johnson, Moderna, dan AstraZeneca menolak berkomentar atas keputusan Joe Biden. Namun dampak dari kebijakan Biden membuat saham Saham Pfizer, Moderna, Novavax dan saham BioNTech yang terdaftar di bursa mengalami penurunan di kisaran 2% hingga 6% selama perdagangan berlangsung. Saham BioNTech yang terdaftar di bursa efek Frankfurt terpangkas hingga 19%. Saham perusahaan farmasi lain yang juga ikut mengembangkan vaksin di bursa lainnya, seperti Curevac Jerman jatuh sebanyak 15. Curevac telah meminta persetujuan atas vaksin Covid-19 yang dikembangkannya.

Amesh Adalja, pakar senior di Johns Hopkins Center for Health Security, mengatakan pengabaian paten semacam itu sama dengan merampas properti perusahaan farmasi, yang melakukan inovasi dan investasi, demi pengembangan vaksin Covid-19.

"Pengabaian paten jelas dapat mengurangi potensi pendapatan yang diharapkan beberapa dari perusahaan-perusahaan ini dari melisensikan paten mereka", kata Neil Wilson, kepala analis pasar di Markets.com.

Biden mendukung pengabaian hak intelektual atas vaksin selama kampanye presiden 2020. Biden berada di bawah tekanan yang semakin intensif untuk membagikan timbunan stok vaksin Covid-19 di AS, berikut dengan teknologi untuk memerangi virus di seluruh dunia.

Keputusan pengabaian diambil Biden di saat wabah dahsyat menyerang India. Negeri itu menyumbang 46% dari kasus baru Covid-19 di seluruh dunia sepanjang pekan lalu. Yang lebih mencemaskan, ada tanda-tanda bahwa wabah dari India kini menyebar ke negara-negara tetangganya, seperti Nepal dan Sri Lanka. [MEL]