Dark/Light Mode

Lockdown Total, Malaysia Siapkan Penjara Bagi Pendatang Tak Berdokumen

Kamis, 3 Juni 2021 23:05 WIB
Bocah Malaysia dites Covid-19.(Foto AP/Vincent Thian)
Bocah Malaysia dites Covid-19.(Foto AP/Vincent Thian)

RM.id  Rakyat Merdeka - Di saat Malaysia memasuki masa lockdown total atau lockdown penuh selama dua pekan, pihak berwenang juga  melaksanakan razia pendatang. Mereka yang tak memiliki dokumen akan ditangkan dan dijebloskan ke penjara.

"Kami akan pastikan penjara siap," kata Menteri Dalam Negeri Malaysia Hamzah Zainudin. Penegakan aturan pembatasan aktivitas warga di Malaysia telah dilakukan dengan sangat ketat, pihak militer dan polisi dilaporkan telah menangkap ribuan orang karena dugaan pelanggaran.

Pekan lalu, Hamzah Zainudin mengumumkan, pihak berwenang akan melakukan razia pendatang termasuk penggerebekan di kawasan-kawasan yang banyak ditinggali migran tidak berdokumen. Ia juga mengatakan akan memperkuat perbatasan Malaysia terhadap kedatangan kapal yang membawa pengungsi Rohingya dari Bangladesh.

Tahun lalu, Malaysia menangkap ribuan migran dengan klaim mereka tidak mematuhi protokol Covid-19, yang menyebabkan wabah penularan di pusat-pusat penahanan imigrasi dan penjara.

Berita Terkait : Perang Lawan Covid-19, PM Malaysia Dan Menteri Tidak Terima Gaji 3 Bulan

Organisasi Buruh Internasional (ILO) mengatakan, pekerja migran di Malaysia, yang berjumlah 3 sampai juta orang, adalah sepertiga dari seluruh tenaga kerja di Malaysia. Setengah dari total jumlah pekerja migran itu diketahui tidak memiliki dokumen resmi.

Joshua Neoh, seorang profesor di Fakultas Hukum di Australian National University mengatakan, menargetkan para migran adalah mencari kambing hitam dalam politik. “Penularannya ada di masyarakat luas, tidak terbatas di asrama buruh migran,” katanya.

Membela keputusan kebijakannya di akun Twitter miliknya, Direktur Jenderal Imigrasi Malaysia, Khairul Dzaimee Daud merespons.

"Kami mengejar imigran ilegal yang tinggal dan bekerja di negara tercinta ini tanpa dokumen apa pun, tidak membayar pajak dan retribusi tetapi mendapat semua keuntungan," cuitnya. "Kami melindungi hak-hak masyarakat lokal," lanjutnya.

Berita Terkait : Hakim Endus Makelar Perkara Di Persidangan Kasus Bansos

Malaysia tengah menjalankan lockdown total sejak 1 Juni lalu hingga 14 hari ke depan. Kubu opoisi menunding, langkah tersebut adalah cara bagi pemerintahan Perdana Menteri (PM) Muhyiddin Yassin untuk menghalangi pemilihan umum.

"Ironisnya, Covid dijadikan jalan keluar saat pemerintah mengalami kesulitan di politik. Pemerintah sudah dalam krisis, mungkin tidak memiliki jumlah cukup di parlemen," kata Dr Neoh.

Sebelumnya PM Muhyiddin mengatakan, peningkatan kasus harian yang menunjukkan tren yang meningkat drastis. "Langkah ini diambil karena kapasitas rumah sakit di seluruh negeri untuk merawat pasien Covid-19 menjadi terbatas," kata PM Muhyiddin.

Selama tahun 2020, Malaysia hampir memiliki jumlah kasus virus corona yang lebih rendah daripada Australia. Namun sejak akhir tahun 2020, penularan menyebar dengan cepat di Malaysia. Totalnya sudah mencapai lebih dari 579.000 kasus dan menyebabkan sedikitnya 2.867 kematian akibat Covid-19.

Berita Terkait : Lockdown Di Malaysia, Pasutri Jarak Jauh Kudu Bersabar

"Empat bulan lalu, saya tidak pernah mendengar ada teman saya yang terkena virus ini, tetapi sekarang saya tahu banyak yang terkena," kata anggota parlemen oposisi, Charles Santiago kepada Max Walden dari ABC News.

Sabtu pekan lalu, Menteri Kesehatan Malaysia, Noor Hisham Abdullah memperingatkan, dalam waktu singkat bakal ada situasi  dokter harus membuat pilihan yang sulit jika pasien Covid-19 membludak. Yakni memprioritaskan tempat tidur di ICU (unit perawatan intensif) untuk pasien dengan potensi pemulihan lebih tinggi daripada pasien potensi pemulihannya lebih rendah.[MEL]