Dark/Light Mode

Mau Gebuk Beijing Lewat Kasus HAM

Biden Bujuk Negara G7 Kompak Keroyok China

Senin, 14 Juni 2021 05:25 WIB
(Dari kiri), Perdana Menteri Italia Mario Draghi, Presiden AS Joe Biden, Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Presiden Uni Eropa Ursula von der Leyen dalam pertemuan KTT G7 di Carbis Bay, Cornwall, Inggris, Jumat, 11 Juni 2021. (Foto AP/ Leon Neal).
(Dari kiri), Perdana Menteri Italia Mario Draghi, Presiden AS Joe Biden, Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Presiden Uni Eropa Ursula von der Leyen dalam pertemuan KTT G7 di Carbis Bay, Cornwall, Inggris, Jumat, 11 Juni 2021. (Foto AP/ Leon Neal).

 Sebelumnya 
Itu dirancang untuk bersaing dengan “Inisiatif Sabuk dan Jalan” senilai triliunan dolar China. Yang telah meluncurkan jaringan proyek dan jalur maritim di sebagian besar dunia. Terutama Asia dan Afrika. Kritikus mengatakan, proyek-proyek China sering menciptakan utang besar. Dan Beijing memanfaatkannya untuk mem­perluas pengaruhnya.

Senada dengan AS, Inggris ju­ga ingin negara-negara demokra­si dunia tidak terlalu bergantung pada raksasa ekonomi Asia itu. Pemerintah Inggris mengatakan, bahwa diskusi pada akhir pekan lalu membahas soal rencana membentuk sistem global. Untuk memberikan dukungan kepada warga yang mendukung nilai-nilai mereka. Rencana itu juga termasuk dengan mendiversi­fikasi rantai pasokan yang saat ini sangat bergantung pada China.

Baca juga : Bela Hong Kong, 5 Negara Keroyok China

Tapi, tidak setiap negara Eropa memandang China dengan cara yang keras seperti Biden. Beberapa di antara mereka hanya memberikan tanda bahwa Eropa bersedia melakukan pengawasan yang lebih ketat.

Sebelum Biden menjabat pada Januari lalu, Komisi Eropa mengumumkan telah mencapai kesepakatan dengan Beijing. Kesepakakan untuk memberi Eropa dan China akses yang lebih besar ke pasar satu sama lain. Pemerintahan Biden ber­harap untuk berkonsultasi ten­tang pakta tersebut. Namun kesepakatan itu telah ditunda. Dan Maret lalu, Uni Eropa mengumumkan sanksi yang menargetkan empat pejabat China yang terlibat dengan pe­langgaran hak asasi manusia di Xinjiang. Merespon hal tersebut, Beijing juga memberikan sanksi pada beberapa anggota Parlemen Eropa dan warga Eropa lain­nya yang kritis terhadap Partai Komunis China.

Baca juga : Biden, Bergurulah Ke Jokowi

Pejabat pemerintahan Biden melihat peluang untuk mengam­bil tindakan nyata menentang ketergantungan China pada kerja paksa. Yang mereka anggap sebagai penghinaan terhadap martabat manusia.

Tekanan pada China, tidak akan berdampak sanksi langsung bagi Beijing. Seorang pejabat senior pemerintah AS mengata­kan, tindakan itu akan mengirim pesan, bahwa para pemimpin serius membela hak asasi ma­nusia. “Dan bekerja sama untuk memberantas kerja paksa,” kata pejabat itu.

Baca juga : Bupati Maluku Tenggara Komit Terus Bangun Perbatasan

Menurut sejumlah pengamat, diduga ada lebih dari satu juta orang, kebanyakan dari mereka berasal dari etnis Uighur, diku­rung dan dikirim ke kamp-kamp di wilayah Xinjiang barat China. China diduga melaksanakan prak­tik kerja paksa, membatasi kela­hiran secara sistematis, melaku­kan penyiksaan dan memisahkan anak-anak dari orang tua yang dipenjara. Namun, Beijing mem­bantah tuduhan bahwa mereka melakukan kejahatan.

Di KTT kali ini, G7 juga kedatangan para pemimpin dari negara tamu. Korea Selatan, Australia dan Afrika Selatan, serta Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa (Sekjen PBB). Untuk mengintensifkan kerja sama antara negara-negara demokratis dan berteknologi maju di dunia. India juga diundang. Tapi delegasinya tidak hadir secara langsung karena wabah virus corona yang parah di negara itu. [PYB]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.