Dewan Pers

Dark/Light Mode

Pemerintah Ancam Beri Sanksi

29 Ribu PNS Malaysia Ogah Divaksin Corona

Sabtu, 13 Nopember 2021 06:31 WIB
Menteri Dalam Departemen Perdana Menteri Malaysia fungsi khusus, Abdul Latiff Ahmad. (Foto: Istimewa).
Menteri Dalam Departemen Perdana Menteri Malaysia fungsi khusus, Abdul Latiff Ahmad. (Foto: Istimewa).

RM.id  Rakyat Merdeka - Sebanyak 29 ribu pegawai negeri sipil (PNS) di Malaysia belum dan tak mau menerima vaksin Covid-19. Hal itu membuat Pemerintah Negeri Jiran geram.

Menteri Dalam Departemen Perdana Menteri Malaysia fungsi khusus, Abdul Latiff Ahmad mengungkapkan, berdasarkan data Pusat Komunikasi Penyakit epartemen Layanan Publik (PSD), sekitar 1,8 persen atau 28.800 dari 1,6 juta pegawai sipil menolak atau belum divaksin. Pemerintah Malaysia akan menjatuhkan sanksi terhadap PNS yang menolak vaksin tanpa alasan yang masuk akal.

“Terdapat prosedur yang perlu diikuti sebelum tindak disipliner dapat diambil. Hal itu termasuk mengeluarkan surat peringatan dari kepala departemen pegawai negeri terkait,” terang Abdul Latiff, dikutip media online, Channel News Asia, Jumat (12/11).

Berita Terkait : Pemerintah Bahas Regulasi Destinasi Religi Candi Prambanan Dan Borobudur

Untuk pembelaan, lanjutnya, Pemerintah memberikan kesempatan PNS memberi jawaban dalam kurun waktu 21 hari. pabila alasan penolakan vaksin tidak logis, yang bersangkutan dirujuk ke komite disiplin departemen untuk penyelidikan internal, kemudian diberikan sanksi.

Sementara, pegawai negeri yang tidak divaksin atas alasan kesehatan, harus memberikan surat pernyataan medis.

Bulan lalu Bernama memberitakan, berdasarkan kebijakan vaksinasi yang berlaku sejak 1 November lalu, pegawai negeri akan menghadapi tindak disipliner atau pemutusan kerja jika tidak menerima vaksin lengkap.

Berita Terkait : Pemerintah Ingin Fokus Bangun Ibu Kota Negara Dan Genjot EBT

Namun demikian, Abdul mengatakan, pemecatan hanya akan dipertimbangkan apabila semua opsi sudah habis.

Sementara itu, di Singapura, Kementerian Kesehatan Singapura (MOH) mengumumkan, mulai 8 Desember nanti, semua pasien Covid-19 yang tidak divaksinasi karena pilihan pribadi harus membayar tagihan medis sendiri. Pemerintah Negeri Merlion itu, saat ini menanggung penuh tagihan medis Covid-19 dari semua warga Singapura, penduduk tetap, dan pemegang izin jangka panjang.

“Saat ini, orang yang tidak divaksinasi, mayoritas dari mereka membutuhkan perawatan rawat inap intensif dan menjadi beban sumber daya perawatan kesehatan,” pernyataan MOH.

Berita Terkait : Nadiem Puji Santri Indonesia Luar Biasa

Aturan baru akan berlaku bagi pasien Covid-19 yang memenuhi syarat untuk vaksinasi tetapi memilih untuk tidak melakukannya. Mereka yang belum lengkap mendapatkan vaksinasi, sebagian tagihan medisnya akan dibayar pemerintah hingga 31 Desember. Lalu, mereka diminta melengkapi vaksinnya. [DAY]