Kediri dan Jatuhnya Presiden

Prof. Tjipta Lesmana

RM.id  Rakyat Merdeka - “Saya termasuk orang yang melarang Presiden berkunjung ke Kediri,” ucap Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, 15 Februari 2020 di hadapan para kyai dan santri Lirboyo, Jawa Tengah. Alasannya, Bung Karno, BJ Habibie dan Gus Dur jatuh [dari kekuasaannya] setelah berkunjung ke Kediri.

Ucapan Pramono dilatarbelakangi oleh ketidakhadiran Presiden Jokowi pada acara Reuni Akbar Pondok Pesantren (Ponpes) Lirboyo di Kediri. Konteks kedua adalah pernyataan pengasuh Ponpes Lirboyo, Kiai Haji Abdullah Kafabihi Mahrus: bahwa di Kediri ada mitos. Kalau presiden, wakil presiden, para penggede, maupun pejabat ke Kediri, [mereka] biasanya mengalami nasib yang kurang baik. Tetapi, menurut K.H. Abdullah Mahrus, sekarang sudah ada antinya, atau penangkalnya, yaitu harus berkunjung ke makam Syekh Al Wasil Syamsuddin dulu, [supaya aman].

Lirboyo nama sebuah desa yang digunakan oleh KH Abdul Karim sebagai nama Pondok Pesantren. Terletak di barat Sungai Brantas, di lembah gunung Willis, Kota Kediri. Pondok pesantren ini termasuk yang sangat masyur di Pulau Jawa, usianya sudah lebih dari satu abad.

Apa sesungguhnya Presiden Jokowi tidak menghadiri acara penting Ponpes Lirboyo? Pramono dengan cepat menjawab: Bagaimana Jokowi bisa hadir, kalau tidak diundang? Pertanyaan selanjutnya, apa betul pimpinan Ponpes Lirboyo tidak undang Presiden? Mengapa tidak undang? Bukankah selama satu tahun terakhir begitu banyak pesantren yang melayangkan undangan ke RI 1? Dan Jokowi selalu memenuhi undangan tersebut sebagai simbol kedekatan Jokowi dengan para ulama?

Kiai Haji Abdullah Mahrus tidak menjawab tegas apakah Presiden diundang atau tidak dalam acara Reuni Akbar Ponpes yang dipimpinnya.

Baca juga : Keprihatinan Menghantui Pemerintahan Jokowi

Namun, pernyataan Sekretaris Kabinet bahwa ia melarang Jokowi datang ke Kediri karena takut Jokowi dapat “kutukan” seperti yang dialami 3 kepala negara kita sebelumnya, mendapat kritikan dari banyak netizen.

Kami ragu kalau Pramono Anung percaya betul pada “mitos Kediri” dan demi melindungi presiden ia pun meyakinkan presiden untuk tidak datang ke Lirboyo. Memang dua hari kemudian Pramono meluruskan pernyataannya, bahwa ia hanya bercanda ketika mengemukakan “melarang Jokowi datang ke Kediri” dengan alasan takut ada apa-apa menimpa diri Presiden.

Pembaca yang mengikuti historis “jatuhnya” Presiden BJ Habibie pada 1999 pasti masih ingat kejatuhan Habibie terutama karena laporan pertanggungjawabannya DITOLAK oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) gara-gara lepas- nya propinsi Timor Timur pasca referendum di Timtim yang digelar oleh PBB. Sebelum Sidang Umum MPR, Prof. Habibie me- mang sudah menyatakan keingi- nannya untuk mencalonkan diri sebagai Presiden dalam Pemilu 1999. Namun, setelah Laporan Pertangungjawabannya ditolak mentah-mentah oleh MPR, Habibie mengundurkan diri, menyatakan tidak jadi ikut pemilu.

Sebelumnya, Presiden pertama kita, Soekarno, juga ditolak laporan pertanggungjawabannya “Nawaksara” -- oleh MPRS terkait tragedi G30S/PKI. Soekarno kemudian diminta memperbaiki laporan pertanggungjawabannya. Toh, MPRS tetap menolak laporan pertanggungjawaban Presiden Soekarno yang diperbaiki. Setelah itu, Bung Karno pun dilengserkan oleh MPRS yang diketuai oleh Jenderal Abdul Haris Nasution secara aklamasi.

Dalam Pemilu 1999, PDIP meraih suara mayoritas di DPR RI. Partai Golkar pasca-Orde Baru, babak-belur. Amien Rais waktu itu sudah menyatakan secara terbuka bahwa Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDIP yang memenangkan pemilu layak menjadi Presiden. Tapi, berkat “permainan pat-gulipat” Amien juga, Bu Mega kemudian tersisih, yang terpilih sebagai Presiden adalah K.H. Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.

Baca juga : Pikir 10x Sebelum Pulangkan WNI Ex. Combatant ISIS

Lalu, kenapa Gus Dur jatuh jauh sebelum masa jabatannya berakhir?

Masalah pemberhentian Kapolri oleh Presiden waktu itu memperuncing konflik antara Presiden Gus Dur dan DPR-RI. Ketika Presiden mengangkat Wakil Kapolri padahal Undang- undang menyatakan jabatan Wakapolri waktu itu sudah dihapus oleh Undang-Undang, DPR pun hampir serempak bertekad untuk menjatuhkan Presiden dengan alasan Presiden telah melanggar UUD 1945.

Dalam kasus kejatuhan Presiden Abdurrahman Wahid, peran Amien Rais juga tidak kecil.

Lalu, bagaimana Presiden Soekarno dijatuhkan?

Masalah ini terkait erat dengan pemberontakan berdarah G30S/ PKI pada 1 Oktober 1965. Banyak teori bermunculan tentang (a) isu G30S/PKI dan (b) kejatuhan Bung Karno. Sampai kiamat pun sejarah kelabu di balik G30S/PKI dan kejatuhan Bung Karno, tampaknya, tidak akan terang-benderang. Yang jelas, Soekarno dijatuhkan melalui proses politik yang sistematis, dan kemungkinan berkat intervensi negara-negara asing juga.

Baca juga : Alutsista Dan Honeymoon Jokowi-Prabowo

Kesimpulan kita: kejatuhan Presiden Soekarno, Presiden BJ Habibie dan Presiden KH ­Abdurrahman Wahid sama sekali tidak ada kaitannya dengan kunjungan ketiga kepala negara kita ini ke Kediri sebelumnya. Tidak ada! Kalau pun masih ada yang percaya, saya kira itu tahayul semata.

Pramono Anung sudah menyatakan secara terbuka bahwa pernyataannya “melarang Jokowi ke Kediri karena ......” hanya canda. Namun, siapa pun yang duduk di kursi petinggi pemerintah, apalagi sebagai orang dekat Presiden, seyogiahnya bicara hati-hati, jangan suka canda yang sebetulnya tidak lucu! Salah-salah ucapan itu dapat merendahkan martabat kepala negara kita. ***

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.