Dark/Light Mode

Kritik Dan Kecaman Dalam Demokrasi

Selasa, 16 Februari 2021 07:25 WIB
Prof. Tjipta Lesmana
Prof. Tjipta Lesmana
Pengamat politik

RM.id  Rakyat Merdeka - Berita Utama harian Rakyat Merdeka kemarin, 15 Februari 2021, dengan judul “Kritiklah Daku, Kau Kutangkap” boleh dibilang sarkastis dan sangat bombastis. Judul berita utama ini terkesan COCOK sekali dengan situasi sosial politik di Indonesia dewasa ini. Perhatikan, sekali lagi, makna judul headline itu. Secara harfiah, judul itu mengandung arti “Kau kritik Aku, Kau Kutangkap!” Secara implisit, judul tadi bermakna: Jangan coba-coba kritik Daku [sebagai penguasa], kecuali jika kau siap masuk penjara.

Berita Terkait : Anies Dihimpit Banjir Dan Politik

Masalah kritik, belakangan ini memang ramai sekali diperbincangkan di publik, terutama di media massa, termasuk media sosial. Penyebabnya: ada inkonsistensi di pihak penguasa terkait masalah kritik. Di satu pihak, pemerintah, khususnya Presiden Jokowi, mempersilakan siapa saja melancarkan kritik ke pemerintah, karena pemerintah sangat memerlukan kritik. Namun, di sisi lain, ada kesan kuat aparat hukum semakin getol menindak siapa saja yang dinilai melancarkan kritik destruktif, kritik yang menyerang pemerintah.

Berita Terkait : Moeldoko Menggoyang Demokrat, Ada Apa?

Prof Din Syamsuddin, misalnya, dilaporkan ke polisi oleh satu kelompok ITB karena dituding radikal. Tindakan ini kontan menimbulkan GADUH di masyarakat. Begitu banyak kelompok, tidak hanya di kalangan akademisi, yang SONTAK marah dan menuding tuduhan itu, mengada-ada dan ngawur. Sebab Prof. Din Syamsuddin selama ini dikenal aktif mensosialisasikan Islam Moderat, bukan hanya di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Ia beberapa kali menghadiri konperensi internasional tentang perdamaian lintas agama.

Berita Terkait : Matinya Harian Suara Pembaruan (2/Selesai)

“Kasus Din Syamsuddin”, tampaknya ekor dari perseteruan antara Din dan Moeldoko, Kepala Staf Kepresidenan terkait Deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatlkan Indonesia (KAMI). Dalam Deklarasi itu, KAMI mengeluarkan 8 tuntutan, yang sebagian berisikan masukan atau kritik dukup keras terhadap pemerintsh, seperti menegakkan keadilan ekonomi, mencabut undang-undang yang merugikan masyarakat luas, UU Korupsi dan menghapus Presidential Threshold. Deklarasi Pendirian KAMI seolah membangunkan Istana dari “tidurnya”. Ada apa dengan Prof. Din dan Jenderal TNI (purn) Gatot Nurmantyo?
 Selanjutnya