Yayasan PRT Jangan Sampai Menjadi Klaster Baru Covid-19

Prof. Tjipta Lesmana

 Sebelumnya 
Jika kantor sebuah yayasan jasa PRT yang seluas sekitar 150 m2 bisa menampung 40 PRT pada satu waktu, bagaimana Prokes dipraktekkan? Jika tidur berhimpit-himpitan di atas lantai bersalaskan kasur tipis/tikar, mana ada cerita Prokes? Dan pihak Yayasan biasanya tidak mau tahu soal ancaman Corona, tidak mau memberikan mereka test Corona sebelum ditawarkan kepada calon majikan. Nyonya majikan yang disuruh mengetes positif-tidaknya PRT yang diambil!

Bagaimana jika calon PRT itu ternyata positif setelah dites? Atau negatif tetapi reaktif? Ia disuruh isolasi minimal 2 minggu. Semua biaya atas tanggungan calon majikan. Kalau masih positf juga? Yayasan hanya mau mengembalikan “uang jasa” jika PRT itu keluar dari Yayasan selama 3 hari. Setelah 4,5, 6 hari, uang jasa dikembalikan secara “proporsional”: 70, 60, 50% setererusnya. PRT yang jelas-jelas positif Covid-19 itu, jelas, menjadi ancaman serius terhadap siapa saja yang kontak dengan dia sekembali ke Yayasan.

Baca juga : Presiden Jokowi Menjewer Ketua KPK?

Bukan mustahil kantor Yayasan diam-diam menjadi klaster Covid-19 !!

Pada era gencarnya Indonesia “mengekspor” pembantu (TKI) ke luar negeri, pembantu kita menjadi obyek pemerasan dari hulu ke hilir. Di kampung halaman, calo-calon berkeliaran mencari perempuan-perempuan muda yang mau bekerja di luar negeri dengan gaji menggiurkan. Bukan sebagai pembantu rumah tangga, tapi adakalanya dijanjikan akan dipekerjakan di bar atau tempat hiburan. Setelah 2-3 bulan bekerja, mereka benar-benar dijadikan PRT, bahkan adakalanya dijadikan pelacuran tidak resmi. Sebelum diberangkatkan ke negara tujuan, mereka diinapkan di asrama, diberikan juga kursus keterampilan selama 1-2 minggu. Beberapa kali terjadi, sebelum menyelesaikan pendidikan, tidak sedikit yang mencoba melarikan diri dengan berbagai cara, karena mereka sudah punya “feeling” bakal dipekerjakan lain dari PRT, mau diperlakukan secara tidak manusiawi oleh majikan lelaki.

Baca juga : Reshuffle: Apa Tujuan Sesungguhnya

Sejumlah wakil rakyat ketika itu mendesak pemerintah untuk menghentikan pengiriman TKI ke luar negeri, karena tidak manusiawi dan hanya merendahkan martabat bangsa kita karena begitu seringnya periatiwa tidak manusiawi yang mereka alami. Seruan ini bak angin berlalu. Bahkan TKI diberikan julukan “pahlawan devisa”, penyumpang devisa yang besar.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.