MARDANI ALI SERA : KPU Bekerja Saja Sesuai Aturan, Tak Perlu Takut

RM.id  Rakyat Merdeka - Serangan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) belakangan makin intens dan mematikan. Mulai dari gangguan kecil-kecilan terhadap tahapan pemilu, kritik kepada KPU yang dianggap berpihak karena membatalkan agenda penyampaian visi-misi, serta kebijakan pemberian kisi-kisi debat capres-cawapres, hingga soal isu besar terkait tujuh kontainer berisi surat suara yang sudah tercoblos. 

Kritik dan serangan itu dimaknai oleh Ketua KPU, Arief Budiman sebagai upaya untuk mendelegitimasi penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU. Tujuannya agar masyarakat tidak percaya dengan KPU. Dalam menyikapi kritik Arief mengatakan, KPU bukannya tidak mau menerima kritik dari publik. Dia hanya berharap hendaknya setiap kritik yang disampaikan harus ber¬dasarkan fakta dan data. Dia tidak mau kritik disampaikan dengan sembarangan, karena bisa mengganggu jalannya pemilu.

Untuk menghadapi isu pendelegitimasian ini, KPU di-back up penuh oleh seluruh kader partai koalisi, pendukung hingga timses pasangan capres-cawapres 01 Jokowi-Ma’ruf Amin. Bahkan Jokowi selaku Presiden me-merintahkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk menindak tegas pihak-pihak yang ingin mendelegitimasi KPU.

Baca juga : HASYIM ASYARI : Proses Pemilu Hancur Itu Maksud Delegitimasi

Upaya mendelegitimasi atau minimal menjelek-jelekkan KPU sebetulnya pernah terjadi beberapa tahun yang lalu. Bahkan PDIP yang kini membela lembaga itu pernah melakukannya. Itu terjadi ketika partai ber-lambang banteng hitam bermoncong putih itu berstatus oposisi.

PDIP pernah menyerang KPU pada tahun 2009. Waktu itu fraksi PDIP di DPRsepakat menindaklanjuti rekomendasi panitia Hak Angket Daftar Pemilih Tetap Periode 2004-2009. PDIP sepakat untuk mengikuti reko-mendasi panitia: memberhentikan ketua dan anggota KPU karena dianggap tak becus menyelesaikan persoalan daftar pemilih tetap. “Kualitas KPU sekarang jauh di bawah kuali¬tas KPU sebelumnya,” kata salah seorang kader PDIP.

Pun ketika mereka kembali jadi oposisi sejak 2009-2014. Kritik PDIP semakin keras dan sering. Pada 2012, mereka mengkritik penggunaan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) KPU yang menyebut itu justru mem¬buat proses verifikasi jadi berantakan. Satu tahun kemudian, mereka mengkritik KPU karena bekerja sama dengan Lembaga Sandi Negara (Lemseneg). Mereka menilai kerja sama yang tujuannya untuk mengamankan data Pemilu 2014 bisa jadi alat manipulasi dan propaganda parpol tertentu. 

Baca juga : SUDIRMAN SAID : Canda Tidak Lucu, Tak Perlu Atensi Untuk Remeh Temeh

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri juga pernah mengkritik KPU secara terbuka setelah hari pencoblosan Pemilu 2014. Dia menuding KPU telah ‘bermain’. “Jangan KPU yang bermain, dan pada kenyataannya pada tahap pertama ini kejadian itu ada,” kata Megawati. “Buktinya banyak yang ke MK,” tambahnya. 

Tetapi apa yang PDIP lakukan di masa lalu, bagi Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, bukan upaya mendelegitimasi KPU. Bagi dia itu semata kritik dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan KPU saat itu. Menurut Hasto, baik saat jadi oposisi atau partai penguasa, PDIP akan tetap mengkritik kebijakan dari penyelenggara pemilu jika memang ada yang salah. 

Banyak kalangan menilai posisi KPU memang selalu terhimpit oleh dua kelompok yang sedang berkompetisi. Apa pun kebijakan yang dikeluarkan KPU, pasti akan ada pihak-pihak yang merasa diuntungkan dan dirugikan. Dan kubu oposisi biasanya memang merasa jadi pihak yang dirugikan. 

Baca juga : DARA ADINDA NASUTION : Kami Ingin Berikan Antibiotik Hoaks Kepada Masyarakat

Sama halnya dengan isu terkait model debat capres-cawapres yang dirumuskan KPU saat ini dianggap menguntungkan petahana, maka oposisi akan mengkritiknya. Meski demikian, kritik terhadap kebijakan yang dikeluarkan KPU itu dianggap wajar selama tak mengganggu kinerja. 

Mantan Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay punya pendapat lain terkait kondisi KPU saat ini. Bagi dia, saat ini titik lemah KPU adalah soal komunikasi dan profesionalitas. Ini yang membuat mereka rentan dikritik. 
Meski KPU nantinya mengklaim bekerja dengan baik, namun akan tetap ada ketidakpercayaan dari proses dan hasil pemilu itu. Lantas apakah betul ada gerakan-gerakan untuk mendelegitimasi KPU? Lantas apa langkah yang diambil KPU guna mengatasi upaya delegitimasi tersebut? Bagaimana pula tanggapan mantan komisioner KPU atas pernyataan KPU ini? Berikut penuturan lengkapnya

KPU kan merasa sedang ada upaya untuk mendelegitimasi mereka. Apa tanggapan Anda soal ini?
Pertama, KPU bekerja saja sesuai aturan, dan tidak perlu takut terhadap segala respons yang ada. Karena KPU sudah punya otoritas. Yang kedua, kalau berkembang banyak diskusi terhadap KPU saya rasa ini bagus. Justru hal itu membuat KPU jadi pusat perhatian, jadi tinggal membuktikan dengan kinerja, dengan transparansi, akuntabilitas, dan juga netraitasnya. Kalau sudah begitu Insyaallah, KPU akan kokoh.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.