USMAN KANSONG : Kalau Sudah Melapor Bawaslu, Tunggu Hasilnya

RM.id  Rakyat Merdeka - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno mengklaim, menemukan banyak dugaan kecurangan dalam pelaksanaan Pilpres 2019. 

Menurut Direktur Media Informasi BPN 02 Hashim Djojohadikusomo, tiga hari setelah pencoblosan tuntas, tim pemenangan Prabowo-Sandiaga menemukan 1.200 dugaan kecurangan. 

BPN sudah melaporkan daftar sementara dugaan kecurangan Pilpres 2019 ini, kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), pada Sabtu lalu. Kata Hashim, laporan kepada Bawaslu itu pun sudah BPN sampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). 

Baca juga : Fahri Hamzah: Kalau Dia Selesai, Bahaya

Hashim menyatakan, pihaknya menemukan dugaan kecurangan tersebut, setelah meng-inventarisir sejumlah dugaan yang masif dari tingkat paling bawah. Di tempat pemungutan suara (TPS) saat pencoblosan berlangsung misalnya, BPN menemukan adanya aktivitas pengamanan kotak suara yang merugikan Prabowo-Sandi. 

Temuan ini pun disoroti mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto. Akibat dugaan kecurangan tersebut, pria yang akrab disapa BW ini, menganggap Pemilu 2019 adalah Pemilu terburuk sejak era reformasi. 

BW mengatakan, banyaknya dugaan kecurangan mengindikasikan, kecurangan Pemilu 2019 terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Dia khawatir, yang menjadi presiden nanti bukan peraih suara terbanyak pada Pilpres 2019. 

Baca juga : Syafruddin : Kalaupun Ada Jual Beli Jabatan, Hanya Sedikit

Sebetulnya, seperti apa dugaan kecurangan yang ditemukan BPN? Daerah mana yang paling banyak ditemukan terjadinya kecurangan tersebut, dan seperti apa modusnya? Apakah BPN menemukan indikasi kecurangan tersebut terstruktur, sistematis, dan masif? Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin membantah klaim BPN itu. Berikut penuturan lengkapnya.

Apa pendapat TKN soal dugaan kecurangan yang disampaikan BPN? 
Saya kira, setiap dugaan kecurangan itu ada mekanismenya, yaitu bisa dilaporkan ke Bawaslu. Kalau kecurangan itu sudah pada titik pelanggaran Pemilu, ya lewat Bawaslu. Kemudian, Gakkumdu akan memutuskan, pidana Pemilu atau tidak. 

Jika masih belum puas? 
Kalau nanti tidak puas dengan hasil keseluruhan perhitungan suara manual KPU, ya bisa ke Mahkamah Konstitusi (MK). Biasanya, orang mengajukan ke MK karena katanya ada kecurangan. Mekanismenya itu saya kira.
Kalau tidak dilaporkan ke Bawaslu, ini jadinya cuma tuduhan. Sebaiknya disalurkan saja ke mekanisme hukum. Jangan sampai ini kemudian, dijadikan alasan untuk melakukan hal yang inskonstitusional. Misalnya, yang disebut people power atau power of people. Yang kita butuhkan saat ini, power of love, kayak lagunya Celine Dion. 

Baca juga : HIDAYAT NUR WAHID : Jika Tak Lolos Parlemen, Bagaimana Berkoalisi

Tapi, sudah dilaporkan ke Bawaslu Sabtu lalu... 
Bagus kalau memang seperti itu. Sekarang, tinggal tunggu saja bagaimana hasilnya. Jadi, seperti yang selama ini sudah dilakukan sebetulnya oleh BPN. 

Misalnya? 
Sebagai contoh, waktu katanya ada DPT ganda, itu kan BPN melaporkannya ke KPU. Setelah dilaporkan oleh BPN, kemudian KPU menelisik, tapi ternyata tidak sebesar yang mereka laporkan. Itu kan jadi tuduhan-tuduhan saja akhirnya. 
Contoh lain, soal orang gila di DPT, katanya jumlahnya sekian. Tapi, setelah diperiksa tidak seperti itu, tidak sebanyak itu. Lalu, ada lagi tuduhan berapa juta orang tanggal lahirnya janggal. Soalnya, terlalu banyak orang yang dinyatakan lahir tanggal segitu. 
Tapi setelah dicek, ternyata tidak ada kesalahan. Maka dari itu, harusnya ikuti saja mekanismenya, sebab kalau tidak, jadi fitnah.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.