YUSUF MARTAK : Sudah Terbukti, 411 Dan 212, Semua Adem Ayem

RM.id  Rakyat Merdeka - Sejumlah organisasi massa Islam telah membentuk panitia pelaksana untuk menggelar Ijtima Ulama III. Rencananya, Ijtima Ulama III juga akan melibatkan tokoh politik. 

Wacana Ijtima Ulama III dilontarkan pertama kali oleh Ketua Umum DPP Front Pembela Islam (FPI) Sobri Lubis. Dalam sebuah video yang beredar di media sosial, Sobri mengatakan, Ijtimak Ulama III digelar untuk merespon dugaan kecurangan pada Pemilu 2019. 

Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212 Slamet Maarif membenarkan Ijtima Ulama III dilaksanakan untuk mengevaluasi Pemilihan Presiden 2019. 

Dia mengatakan, para ulama 212 telah bertemu di Hotel Alia, Jakarta. “Insya Allah, dalam waktu dekat, kami akan ada pertemuan, akan undang wartawan untuk jumpa pers,” kata Slamet di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (25/4). 

Baca juga : Moeldoko : Indonesia Punya Sejarah Yang Kurang Bagus

Menurut Slamet, PA 212 menghimpun laporan dari ulama-ulama di berbagai daerah. Mereka juga menghimpun laporan terkait sikap para jamaah dan santri di daerah. Setelah itu, lanjutnya, mereka sepakat menyelenggarakan ijtima ulama yang ketiga. “Disepakati, langkahnya harus ada pertemuan besar, semacam ijtima ulama, mungkin yang ketiga,” tandas Slamet. 

Slamet menambahkan, ijtima itu diharapkan bisa menghasilkan satu fatwa yang akan mereka pakai dalam mengambil tindakan selanjutnya, dalam menyikapi Pilpres 2019. Nantinya, menurut Slamet, akan ada perwakilan ulama dari setiap provinsi, seperti dua ijtima sebelumnya. 

Ijtima Ulama sudah pernah digelar dua kali oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama pada 2018. Dua ijtima ulama yang digelar itu, semuanya membahas dukungan dalam Pilpres 2019. Lantas, bagaimana pemaparan GNPF Ulama dan sikap pemerintah terkait hal ini. Berikut penjelasan selengkapnya.

Apa saja yang dibahas dalam Ijtima Ulama kali ini? 
Kembali lagi kepada agenda daripada ijtima, yaitu akan mendengar, akan merangkul masukan dan pendapatnya setelah diadakan pemaparan. Yang akan memaparkan dari Badan Pemenangan Nasional (BPN), yaitu dari paslon nomor 2. Karena, yang merasa dirugikan dan menerima kecurangan-kecurangan itu, adalah paslon 02. Kecurangan yang kami maksud di sini adalah Pilpres. 

Baca juga : RAJA JULI ANTONI : Konteksnya Rekonsiliasi, Bukan Merayu-rayu Lho

Bagaimana dengan Pileg? 
Adapun kecurangan-kecurangan yang diduga dilakukan calon legislatif, baik dari partai manapun yang berkoalisi dengan partai manapun, itu di luar pembahasan ijtima ulama ketiga. 

Kenapa pihak Anda merasa perlu mengadakan acara Ijtima Ulama yang ketiga ini? 
Jadi begini, kembali lagi ke Ijtima Ulama ynag pertama dan yang kedua, yaitu mendiskusikan dan merumuskan, serta menampung seluruh aspirasi dari para ulama, dan para tokoh nasional. Hingga keluarlah rekomendasi dua kali, ijtima pertama dan ijtima yang kedua, yaitu rekomendasi paslon. Karena ini ada permasalahan-permasalahan yang lebih penting dan lebih krusial lagi, maka kami sebagai ornas-ormas yang menjadi tulang punggung alim ulama, tidak berani mengambil sikap. Jadi, kami kembalikan lagi melalui Ijtima Ulama, sehingga nantinya didiskusikan, dirumuskan, diputuskan oleh alim ulama, para habaib dan tokoh-tokoh nasional. Kami tidak pernah mengambil satu langkah yang tidak sesuai dengan aspirasi umat yang ada bersama kami. 

Berapa target peserta yang akan hadir? 
Kurang lebih, kami tidak muluk-muluk, karena ini mendekati bulan suci Ramadan dan sebagainya, walaupun mereka antusias, sekitar 1500 orang. 

Bagaimana nanti kalau ngumpul, lalu jadi aspirasi dan jadi gerakan. Tak boleh kubu sebelah mengklaim menang. Sama juga, kami tidak akan mungkin mengartikan ada macam-macam. Justru, karena banyaknya isu simpang siur, banyaknya temuan-temuan di daerah seluruh Indonesia, kecurangan dan lain sebagainya yang divideokan. 

Maka itu, kami membahasnya, dan akan mengundang BPN untuk menjelaskan agar para alim ulama, para habaib semua, dan tokoh-tokoh nasional bisa mendengar langsung dari sumber-sumber yang positif, yang jelas. mulai dari BPN, dari pakar IT, dari pakar hukum dan lain sebagainya. Itu sebetulnya suatu ajang yang bagus sekali. 

Ada kekhawatiran, kalau hanya satu sisi, tak akan ada keberimbangan informasi... 
Kalau kekhawatiran, setiap kita naik pesawat pakai seatbelt khawatir, tapi Alhamdulillah selamat. Sudah banyak kok contohnya, 411 kami tidak anarkis, 212, reuni 212, munajat, semuanya adem ayem. Kami hanya berharap bisa membawa rahmat dan berkah kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia ini kok, supaya tidak carut marut seperti sekarang. 

Sudah berapa periode belum pernah kejadian seperti saat ini. Belum pernah saya mengikuti Pilpres seperti ini. Kalau memang sekadar berkompetisi mencari kemenangan, kenapa harus takut sedemikian rupa. Hal ini adalah sesuatu yang menjadi pertanyaan kami. 

Baca juga : JHONNY G. PLATE : Tak Perlu TPF, Pemilu Sudah Berjalan Baik

Dari acara ini, apakah ada rekomendasi untuk pemungutan suara ulang (PSU)? 
Menurut hemat kami, adanya ulangan itu apabila ada kesalahan teknis dan force major. Kalau ada dua orang yang sedang bertanding, satu orang melakukan kecurangan yang ditemukan, bagaimana yang menerima kecurangan dirugikan. Harus diulang? Kan tidak juga. 

Jadi saya pikir, tidak tepat merekomendasikan pencoblosan ulang, kecuali di beberapa daerah yang memang kebetulan ada permasalahan. Kalau yang dicurangi diam, sama saja dengan mentoleransi perbuatan curang. [NDA]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.