PRIYO BUDI SANTOSO : Nanti Saja, Sekarang Tidak Ada Pentingnya

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah tampaknya semakin serius mewujudkan rencana pemindahan ibu kota negara. Setelah beberapa tahun dalam bentuk wacana, sekarang pemerintah mulai membidik daerah yang berpotensi untuk dijadikan ibu kota negara yang baru.

Presiden Joko Widodo mengungkapkan, daerah yang disorot berada di luar Jawa, terutama Kalimatan dan Sulawesi. Pada Senin, 6 Mei 2019, Kantor Staf Presiden (KSP) pun mengundang tiga gubernur dan satu pejabat Bappeda dari daerah yang potensial menjadi ibu kota.

Presiden Jokowi juga menyatakan, pemerintah tidak ada masalah dalam hal biaya pemindahan ibukota, apabila kebijakan itu dilakukan tidak dalam waktu 1 tahun. Jokowi menyatakan, dirinya telah menerima informasi dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengenai biaya yang diperlukan dalam memindahkan ibukota ini.

Jokowi menyatakan telah menyampaikan pesan kepada Menteri Keuangan, supaya rencana pemindahan ibu kota ini tidak membebani APBN. Dengan demikian, pemerintah akan mencari skema pembiayaan khusus untuk memindahkan ibu kota tanpa harus membebani APBN.

Kendati pemerintah tampaknya sudah memiliki rencana, kebijakan ini mendapat penolakan dari kubu oposisi. Mereka bahkan mendesak, agar pemerintah menghentikan pembahasan rencana pemindahan ibu kota.

Baca juga : Ibu Kota Negara Pindah Ke Luar Jawa, Berkah Apa Musibah?

Lantas apa alasan kubu oposisi menentang rencana tersebut? Kenapa mereka tidak setuju ibu kota negara dipindahkan? Bagaimana pula kemajuan rencana pemindahan ibu kota ini? Berikut penjelasan lengkapnya.

Kenapa Anda minta pembahasan rencana pemindahan ibu kota dihentikan? 
Saya anjurkan untuk hentikan dulu wacana pemindahan ibu kota, karena tidak terlalu urgen dibahas hari-hari ini. Ada situasi mendesak yang mestinya serius dan segera ditangani oleh negara, yaitu situasi yang memprihatinkan dari penyelenggaraan Pemilu kita. 

Apa yang memprihatinkan? 
Banyak korban nyawa dengan total 532 orang meninggal, terdiri 440 orang KPPS, 92 orang Panwas, dan ribuan lainnya jatuh sakit. Ini merupakan Pemilu yg paling mematikan dalam sejarah demokrasi kita. Ini bukan lagi persoalan intern KPU, tapi sudah menjadi perkabungan nasional. Pemerintah mestinya serius, jangan berpangku tangan seperti ini, seolah tidak terjadi apa-apa. 

Itu kondisi saat ini. Rencana pemindahan ibu kota kan kebijakan jangka panjang? 
Pokoknya, hari ini kita pada posisi berkabung secara nasional. Saya prihatin kalau Pemerintah tidak memberikan perhatian yang cukup, dengan jatuhnya korban sampai 500 orang itu. Mereka perlu dihormati perjuangan dan hak-haknya, termasuk HAM. 

Saran Anda? 
Perlu dibentuk tim pencari fakta independen, terdiri dari para ahli yang kredibel, termasuk Komnas HAM. Nah, setelah itu dikerjakan semua, mungkin nanti pada waktu yang agak leluasa, kemudian silakan, kalau memang sudah dilaksanakan kajian tentang pemindahan ibu kota. 

Baca juga : Jokowi: Kita Harus Berpikir Visioner Jangka Panjang

Tapi Anda setuju atau tidak ibu kota negara dipindahkan? 
Nanti saja pada saatnya. Karena, sekarang itu tidak ada pentingnya. Pemerintah mestinya mementingkan keadaan yang saya sebutkan tadi. Kalau memang Pemerintah mau medengarkan suara hati nurani rakyat, hari ini lebih baik mementingkan apa yang saya anjurkan. 

Namun demikian, mengenai rencana pemindahan ibu kota, monggo kita bahas setelah itu selesai semua. Mengenai baiknya dipindahkan kemana, biar nanti kita uji publik. Tapi kalau dibahasnya sekarang, seperti tidak ada kerjaan saja. Seperti tidak ada kerjaan yang lebih penting. Sayang sekali, di tengah kondisi kita yang lagi genting begini, ada wacana mengenai ini. 

Rencana ini jangka panjang. Kapan sebaiknya dibahas? 
Pembicaraan mengenai ibu kota itu, baiknya nanti kita bahas kalau sudah lebih leluasa, yaitu setelah presiden terpilih. Setelah ada presiden terpilih, baru kita membahasnya lebih detail, apakah pilihannya tetap Jakarta atau tidak. Atau kemudian pindah ke tempat lain, seperti Palangkaraya atau kemana. Tapi, semua pilihan itu sebetulnya berisiko, karena harus mengubah sekian undang-undang. 

Harus ada perencanaan yang matang, tidak bisa hanya lihat letaknya, lalu bim salabim. Salah satunya, karena harus mengubah undang-undang. Di undang-undang jelas sekali, ibu kota negara ada di Jakarta. Jakarta juga punya legenda dan sejarah tersendiri, yang tidak mudah dihapuskan begitu saja. Harus ada pendalaman terlebih dahulu. 

Rencana pemindahan ibu kota ini, apakah tergolong urgent? 
Saya melihat urgensi dan kepentingan saat ini, yaitu saat mestinya perhatian Pemerintah tercurah kepada hal-hal yang dianggap penting. Nanti setelah itu semua selesai, baru kita bahas. Saya sendiri mempertanyakan, kenapa kita repot-repot memindahkan ibu kota segala. 

Baca juga : RICO MARBUN : Jangan Ngeles, Sebutan Cak Jancuk Nggak Pantas

Repotnya antara lain apa? 
Rencana itu membutuhkan dana yang cukup besar, dan akan menghabiskan energi bangsa di tengah kondisi kita yang sedang terpuruk. Apakah ini bukan pengalihan isu saja. Anggaran yang dibutuhkan itu triliunan. Duit dari mana. Apakah dari nenek moyang. 

Mungkin karena persoalan di Jakarta sudah terlampau pelik? 
Lha, kalau itu masalahnya, debatnya tak akan selesai. Kalau cuma itu persoalannya, artinya banyak yang harus kita perbaiki, itu yang harus dilakukan. 

Jakarta sudah tepat jadi ibu kota, dan tidak perlu diganti-ganti? 
Dari sejarahnya, Jakarta memang patut dan layak, sehingga ada alasan khusus kenapa dipilih jadi ibu kota negara. Kecuali orang lupa sejarah, sehingga kemudian repot-repot betul memindahkan ibu kota. [NDA]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.