DAHNIL ANZAR SIMANJUNTAK : Lebih Baik Bentuk Tim Pencari Fakta

RM.id  Rakyat Merdeka - Klaim menemukan bukti adanya kecurangan yang menguntungkan lawannya, terus disampaikan kedua kubu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Baik itu dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin maupun Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno. 

Seperti dari Direktorat Hukum dan Advokasi TKN, mereka mengklaim menerima 14.843 laporan dugaan pelanggaran atau kecurangan yang menguntungkan paslon 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, di dalam negeri. Sedangkan di luar negeri sekitar 10 ribuan. 

Direktur Hukum dan Advokasi TKN, Ade Irfan Pulungan mengatakan, laporan tersebut diterima dari berbagai pihak melalui posko pengaduan yang dibuka sejak 9 April 2019. 

“Ada 14.843 laporan pengaduan yang masuk melalui posko pengaduan ini hampir di seluruh Indonesia, mulai dari Aceh sampai Papua,” ucap Ade. 

Ade menjelaskan, dilihat dari wilayah, DKI Jakarta menempati urutan pertama, dengan 5.123 laporan. Kemudian, Jawa Barat dengan 3.503 laporan. Ketiga, Yogyakarta dengan 1.716 laporan. Dugaan kecurangan tersebut berupa intimidasi, politik uang, surat suara tercoblos, dan salah input formulir C1. 

Sedangkan BPN melaporkan dugaan kecurangan di sistem informasi penghitungan suara (situng) KPU. Pelaporan ini, bertujuan meminta Bawaslu menghentikan proses situng KPU. 

Baca juga : ADE IRFAN PULUNGAN : Kami Terima 25 Ribu Laporan Kecurangan

“Tim relawan IT Prabowo-Sandi hadir di Bawaslu untuk melaporkan dugaan kecurangan yang dilakukan pihak tertentu, dalam hal ini adalah IT, sistem IT di KPU,” ujar Koordinator Relawan IT Mustofa Nahrawardaya di Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, beberapa hari lalu. 

Dari data yang disampaikan, ada 73.715 dugaan kecurangan dari sampling 477.021 TPS yang diserahkan BPN kepada Bawaslu. Mustofa menyebut, total kecurangan mencapai 15,4 persen. 

Selain itu, dia menyebut, dugaan kecurangan ini ada di setiap provinsi. Ia menambahkan, kecurangan terbesar ada di 5 provinsi. 

“Jadi ini perlu kita sampaikan, melakukan tindakan-tindakan secara legal kepada terutama KPU. Ini ada 5 provinsi terbesar. Sampling kita teliti ada di Jawa Tengah tertinggi mencapai 7.666; kedua, Jawa Timur mencapai 5.826; Sumatera Utara 4.327; Sumatera Selatan 3.296; dan Sulawesi Selatan 3.219,” ucapnya. 

Jika masing-masing merasa paling benar, sebenarnya siapa yang terzalimi? Berikut wawancara Rakyat Merdeka dengan Direktur Hukum dan Advokasi TKN Jokowi-Ma’ruf dan ditanggapi Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak.

Apa tanggapan Anda terkait 25 ribu laporan kecurangan yang diterima TKN, dan menguntungkan pihak Anda? 
Begini saja, kalau mereka punya data kecurangan, supaya semuanya klir, kita buat TPF (Tim Pencari Fakta) saja. Kok, malah takut diajak buat TPF. 

Baca juga : DAHNIL ANZAR SIMANJUNTAK : Iramanya Sama Dengan Prabowo Dan Sandiaga

Sekarang kok mereka malah menarasikan 02 melakukan kecurangan. Tetapi, tidak mau membuat TPF. Ini kan justru yang aneh. 

Kenapa harus membuat TPF? 
Dengan membuat TPF, itu kan bisa mengungkapkan semuanya. Karena, TPF cenderung independen, bahkan bisa melibatkan institusi-institusi yang kredibel dari luar negeri. 

Dengan cara begitu, kita bisa menilai bahwasanya siapa yang melakukan kecurangan sistematis, masif pada pemilu kali ini. Jadi, agak aneh kalau kemudian mereka ikut teriak-teriak kecurangan, tetapi mereka takut dan tidak berani membuat TPF. 

Pihak Anda diajak melapor ke Bawaslu bareng-bareng. Itu bagaimana? 
Kita sudah melapor kok. Beberapa kali kita sudah melaporkan. Ngapain juga kita melapor bareng-bareng, ngajak bareng. Jadi lucu. Statement TKN itu statement lucu-lucuan. Orang kami sudah melapor semua kecurangan yang merugikan kami. 

Laporan BPN ke Bawaslu soal apa saja? 
Kemarin itu kami melaporkan soal 12 ribu keganjilan banyak hal. Tetapi, untuk mengungkapkan bahwasanya memang terjadi secara masif dan struktural, memang lebih tepat kita bikin TPF saja. 

Supaya mencari kebenaran. Masa dengan namanya TPF takut terus. TPF Novel Baswedan takut, TPF Pemilu juga takut. Ini seperti menyembunyikan sesuatu. 

Baca juga : Abdul Haris : Deklarasi Kemenangan Tidak Dibenarkan

Maksud Anda, TKN tidak berani membuktikan klaim kecurangan yang dialaminya? 
Saya rasa hanya gimmick-gimmick saja. Terus mereka menyatakan, “Nggak, kami nggak melakukan kecurangan”. 

Tetapi, TKN mengklaim memiliki bukti atas laporan yang mereka terima? 
Kalau mereka memiliki bukti, ya semestinya mereka nggak usah takut hal ini. 

Mengenai dugaansalah input bagaimana, karena TKN maupun BPN mengklaim merasakan dirugikan? 
Kita sudah melaporkan hal itu ke Bawaslu. Jadi, disajikan saja itu. Terus, yang lebih baik kita ke TPF saja. Jangan gara-gara salah inputnya dua, kemudian mempersamakan sesuatu yang masif, itulah yang ingin kami ingatkan. 

Dari pihak TKN mengatakan, 02 hanya teriak dicurangi, namun tidak memiliki data. Apa tanggapan Anda? 
Kepentingan mereka hanya untuk pembentukan opini, tetapi tak ada faktanya bahwa mereka dirugikan. Secara masif, yang dirugikan adalah 02. [NNM]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.