Bambang Brodjonegoro : Gambaran Biaya Awalnya 466 Triliun

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah tampaknya semakin serius mewujudkan rencana pemindahan ibu kota negara. Setelah beberapa tahun dalam bentuk wacana, sekarang pemerintah mulai membidik daerah yang berpotensi untuk dijadikan ibu kota negara yang baru.

Presiden Joko Widodo mengungkapkan, daerah yang disorot berada di luar Jawa, terutama Kalimatan dan Sulawesi. Pada Senin, 6 Mei 2019, Kantor Staf Presiden (KSP) pun mengundang tiga gubernur dan satu pejabat Bappeda dari daerah yang potensial menjadi ibu kota.

Presiden Jokowi juga menyatakan, pemerintah tidak ada masalah dalam hal biaya pemindahan ibukota, apabila kebijakan itu dilakukan tidak dalam waktu 1 tahun. Jokowi menyatakan, dirinya telah menerima informasi dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengenai biaya yang diperlukan dalam memindahkan ibukota ini.

Jokowi menyatakan telah menyampaikan pesan kepada Menteri Keuangan, supaya rencana pemindahan ibu kota ini tidak membebani APBN. Dengan demikian, pemerintah akan mencari skema pembiayaan khusus untuk memindahkan ibu kota tanpa harus membebani APBN.

Kendati pemerintah tampaknya sudah memiliki rencana, kebijakan ini mendapat penolakan dari kubu oposisi. Mereka bahkan mendesak, agar pemerintah menghentikan pembahasan rencana pemindahan ibu kota.

Baca juga : PRIYO BUDI SANTOSO : Nanti Saja, Sekarang Tidak Ada Pentingnya

Lantas apa alasan kubu oposisi menentang rencana tersebut? Kenapa mereka tidak setuju ibu kota negara dipindahkan? Bagaimana pula kemajuan rencana pemindahan ibu kota ini? Berikut penjelasan lengkapnya.

Bagaimana perkembangan rencana pemindahan ibu kota negara? 
Secara berkala, kami akan sampaikan progres yang lebih detail kalau sudah mencakup dua hal. Yaitu, mengenai penentuan lokasi dan penyiapan Rancangan Undang-Undang serta dasar perundangannya. Maka dari itu, tentunya dibutuhkan kajian yang lebih detail. 

Kandidatnya ada di provinsi mana saja? 
Intinya di luar Jawa, akan tetapi posisinya ada di tengah ya. Antara empat sampai lima provinsi. 

Di antara empat hingga lima provinsi itu, ada kekurangan dan kelebihan yang diutamakan? 
Kami akan melihat secara mendalam. Tentu yang disampaikan itu merupakan gambaran umum. Kami harus melihat, misalkan dari segi ketersediaan tanah. Apa betul secara hukum tanah itu tersedia, sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya pengadaan lahan, dan nantinya tidak terlibat dalam pembajakan mengenai ketersediaan tanah. 

Mungkinkah terletak di provinsi yang dikelilingi kawasan hutan? 
Tentunya kami menginginkan juga tidak menganggu lingkungan. Jadi, kami cari lokasi yang baru, tidak jauh dari kota yang sudah ada. Tentunya kami ingin menjaga. Dengan begitu, kami ingin green city, jadi harus ramah lingkungan. 

Baca juga : Puasa Bareng, Semoga Lebaran Juga Barengan

Kriteria geografis seperti apa yang dibutuhkan untuk menjadi ibu kota Indonesia? 
Yang jelas, kami ingin meminimkan pembebasan lahan. Lahan yang cukup luas, yang dikuasai pemerintah mengurangi investasi. Wilayah bebas dari bencana erosi banjir, kebakaran hutan, dan lahan gambut. Tersedia air yang cukup, kelancaran, dan keberlanjutan lahan itu sendiri. 

Wilayah ibu kota baru itu dekat dengan wilayah yang eksisting. Tidak perlu membangun bandara baru, maksudnya di wilayah tersebut sudah tersedia bandara. Tidak jauh dari pantai, negara maritim, dan konektivitas laut. Menjaga potensi konflik sosial rendah dan berbudaya terhadap pendatang. Pertahanan dan keamanan pun perlu diperhatikan. 

Selain itu... 
Sebenarnya ini tidak sekadar membuat ibu kota baru, tapi juga membuat perekonomian baru. Sehingga, bisa menyeimbangi kesenjangan yang selama ini terjadi antara Jawa dan pulau di luar Jawa. 

Andaikan Jokowi resmi terpilih kembali, masa kepemimpinannya hanya lima tahun lagi. Bagaimana merealisasikan pemindahan ibu kota? 
Maka dari itu, harus ada dukunganpolitik dari awal, dan dibentuk Rancangan Undang-Undang. Dasarnya Jakarta itu jadi ibu kota kan undang-undang DKI-nya. Itu merupakan bagian awal dari rencana ini. 

Untuk penyerahan laporan akhir hasil kajian Bappenas ke DPR kapan? 
Ya, itu Bappenas yang melakukan kajian. Pokoknya, kami tunggu sampai semuanya mulus. DPR itu konsultatif, tapi nantinya harus bentuk undang-undang juga. 

Baca juga : PDIP: Rencana Pemindahan Ibu Kota Perkuat Posisi Geopolitik Indonesia Bangun Poros Maritim Dunia

Biayanya bagaimana? 
Pembiayaan tentunya tidak hanya APBN. Kami tak ingin memboroskan APBN. Kami ingin pembangunan kreatif, infrastuktur, beberapa kantor, BUMN untuk infrastruktur utama, dan SPBU. Jadi, swasta akan dilibatkan untuk membangun properti kota baru. 

Lantas, perhitungan jumlah penduduk bagaimana? 
Skenario pertama 1,5 juta penduduk, dengan perkiraan lahan minimal 40 ribu hektare. Alternatif kedua, 870 ribu penduduk, dengan kebutuhan lahan hanya 30 ribu hektare. 

Berapa dana yang dibutuhkan? 
Estimasi pembiayaan masih gambaran awal, sangat kasar, kurang lebih Rp 466 triliun, terlihat 50 banding 50 porsi. Pemerintah bisa melakukan yang lebih efisien dengan manajemen aset di ibu kota baru dari Jakarta. Namun, tidak semua aset Jakarta fungsional kalau pindah ke ibu kota baru. 

Apa yang menjadi dasar rencana ini? 
Kesimpulan yang jadi dasar pemindahan adalah rasional. Mengurangi mindset pembangunan ke arah timur, ibu kota merepresentasikan smart green and beautiful, strategi vision, support politik kuat yang diatur undang-undang. Makanya, kami perlu dukungan politik dan parlemen. Terlebih lagi diperlukan organisasi mega project yang memerlukan anggaran. [UMM]
 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.