Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU
Ketua DPRD Minta Pengelolaan 13 Sungai Dialihkan Ke Pemprov
Selasa, 10 Mei 2022 21:24 WIB
RM.id Rakyat Merdeka - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi meminta pengelolaan 13 sungai di Jakarta diserahkan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Selama ini pengelolaan 13 sungai di Jakarta menjadi tanggung jawab pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR).
Baca juga : Belum Bisa Usut Pengadaan Gorden DPR, Ini Ganjalan KPK
Menurut Pras, sapaan akrabnya, penyerahan pengelolaan 13 sungai kepada Pemprov DKI Jakarta akan meringankan Pemerintah Pusat agar bisa lebih berkonsentrasi dalam proses pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Selain itu, dirinya juga optimistis hal tersebut bisa menuntaskan masalah banjir di Jakarta.
"Saya minta Kemen PUPR serahkan saja ke kita. Ini akan membantu Pemerintah Pusat konsentrasi ke IKN," ujar Pras, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (10/5).
Baca juga : JK Dapat Penghargaan Tertinggi Dari Pemerintah Jepang
Pras mengungkapkan, permintaan itu sudah dilontarkannya sejak Rakornas bersama Pemerintah Pusat dan Forkopimda di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, tahun 2019 lalu. Namun hingga kini belum ada jawaban atas permintaan tersebut.
Pras menambahkan, selama ini persoalan paling pelik yang dihadapi DKI Jakarta adalah mengatasi kemacetan dan banjir. Menurutnya, jika pengelolaan 13 sungai tersebut diserahkan ke DKI Jakarta, sumber daya yang dimiliki Pemerintah Provinsi cukup memadai untuk melakukan pembenahan sehingga mampu mengatasi persoalan banjir.
Baca juga : Ketua Porserosi Sal Minta Maaf Soal Latihan Atlet Sepatu Roda Di Jalan DKI
Terlebih, selama ini bila terjadi persoalan kemacetan atau banjir di Jakarta sering memicu perdebatan pihak yang harus bertanggung jawab antara Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
“Biar tidak salah menyalahkan, ambil DKI. Alat kita banyak, mampu kok," tandasnya. (DRS)
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya