Warga Cilincing Terpaksa Pake Air Laut Buat MCK

 Sebelumnya 
Sulitnya mendapatkan air bersih, lanjut Ajid, membuat beberapa warga marah terhadap dirinya. Padahal, dia hanya pengurus RT. Ajid berharap Pemerintah bisa segera memperbaiki pasokan air.

Anggota DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak menilai, Pemprov DKI tidak melakukan upaya signifikan dalam mengatasi krisis air bersih.

“Tidak ada terobosan yang dilakukan Pemprov DKI untuk menjamin ketersediaan air bersih untuk warga,” kata anggota Komisi B ini kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Dia menyentil Gubernur Anies Baswedan yang belum lama ini ke luar negeri padahal ada warganya sedang mengalami krisis air bersih.

Baca juga : Warga Sekitar Tebet Eco Park Protes Jalanan Macet Parah

“Ngapain coba ke Eropa, bahas masalah MRT. Moda MRT itu sudah ada, sudah bagus, tinggal dijalankan saja,” katanya.

Menurut Gilbert, krisis air bersih yang sering kali dialami warga Jakarta, lantaran pengelolaan air bersih tidak maksimal. Produksi dan penyaluran air bersih seluruhnya dilakukan pihak swasta. Yakni, PT Aetra Air Jakarta dan PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja).

Karena itu, dia mendukung PAM Jaya menghentikan kerja sama dengan Palyja dan Aetra setelah kontraknya habis pada 2023.

“Anehnya, secara diam-diam Anies sudah menandatangani perpanjangan kerja sama (dengan Palyja dan Aetra). Untung ketahuan KPK, perpanjangannya jadi dibatalkan,” ungkap Gilbert.

Baca juga : Tradisi Syawalan, Balon Udara Liar Beterbangan Di Angkasa Pulau Jawa

Direktur Eksekutif Pusat Studi Perkotaan Nirwono Yoga menilai, Jakarta memiliki bahan baku air berlimpah. Jika potensi itu dikelola dengan baik, Jakarta tidak akan krisis air bersih.

“Banjir merupakan contoh mudah bagaimana potensi sumber air tidak terkelola dan tidak tertampung dengan baik, yang sebenarnya bisa menjadi cadangan air saat musim kemarau,” tuturnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta Isnawa Adji mengimbau, masyarakat untuk mewaspadai krisis air bersih saat musim kemarau. BPBD DKI Jakarta menyebut 15 kecamatan masuk daerah rawan kekeringan.

Rinciannya, di Jakarta Pusat yakni Kecamatan Menteng, Gambir, Kemayoran, dan Tanah Abang. Kemudian, Jakarta Utara meliputi Cilincing, Tanjung Priok, Koja, Kelapa Gading, Penjaringan. Jakarta Selatan mencakup Tebet, Pasar Minggu, dan Setiabudi. Sedangkan Jakarta Timur meliputi Kecamatan Makasar, Pulogadung, dan Cipayung.

Baca juga : Puan Resmikan Akses Air Bersih Wonogiri, Pengamat: Ini Pesan Keras Buat Ganjar

Untuk mengantisipasi krisis air saat musim kemarau, BPBD DKI telah berkoordinasi dengan para Wali Kota dan Bupati untuk menghitung kebutuhan air bersih. BPPD DKI Jakarta akan bekerja sama dengan Dinas Sumber Daya Air (SDA) dan Perusahaan Daerah PAM Jaya. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.