Ganjil Genap Hanya Pindahin Titik Macet

RM.id  Rakyat Merdeka - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ragu rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memperluas pembatasan kendaraan sistem Ganjil Genap berjalan efektif. Sebab, selama ini kebijakan tersebut tidak mengurangi pengguna kendaraan pribadi, hanya memindahkan kemacetan ke ruas lain.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Rani Mauliani menilai, kebijakan Ganjil Genap hanya mampu menekan kemacetan di ruas jalan yang diterapkan pembatasan tersebut.

“Terkadang malah menambah kemacetan di titik tertentu di ruas lain,” ujarnya, di Jakarta, kemarin.

Baca juga : Polda Metro Tegaskan Tak Ada Tilang Saat Ganjil Genap Di Tol

Rani meminta, Dinas Perhubungan (Dishub) DKI tidak langsung menerapkan kebijakan Ganjil Genap secara permanen. Kebijakan harus uji coba dan evaluasi terlebih dahulu.

Anggota Komisi E itu juga berharap, Dishub melakukan persiapan matang sebelum menerapkan uji coba. Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak menilai, perluasan Ganjil Genap bukan solusi mengatasi kemacetan. Justru, malah menambah beban rakyat.

“Rakyat butuh solusi yang lebih baik dalam mengatasi kemacetan, bukan perluasan Ganjil Genap,” kata Gilbert kepada wartawan, Kamis (26/5).

Baca juga : Menpora Tegaskan Pemberangkatan Atlet SEA Games Murni Hasil Rekomendasi Tim Review

Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan, Gubernur DKI Anies Baswedan seakan tak paham rakyat sedang terbebani masalah ekonomi akibat pandemi Covid-19. Menurutnya, kebijakan Ganjil Genap memperpanjang lama perjalanan dan akhirnya menambah beban biaya hidup.

Untuk mengatasi kemacetan, kata Gilbert, seharusnya Pemprov DKI menambah jalur dan frekuensi armada transportasi seperti Transjakarta.

“Sayang, hal itu saat ini bukan jadi prioritas. Anies justru memilih memperbaiki halte, bukan menambah jalur,” kritiknya.

Baca juga : Politisi Senayan Dukung Aturan Ganjil Genap Jelang Mudik Lebaran

Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo mengungkapkan, volume lalu lintas di Ibu Kota semakin meningkat sejak Pemerintah melonggarkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Yakni, mencapai sekitar 1,1 juta atau naik 6,25 persen dibandingkan awal Maret 2022.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.