Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
Sebelumnya
Di antaranya, pengamat Amir Hamzah, yang menilai kebijakan ERP ini hanya melahirkan diskriminasi karena jalan hanya bisa dilalui mereka yang mampu bayar.
QOrang yang tidak mampu bayar, tidak bisa melintas di jalan jalan umum itu. Padahal, jalan itu untuk publik, bukan untuk orang kaya dan bukan pula untuk orang mampu.
Baca juga : Mahfud Imbau Guru Ngaji Tak Terseret Paham Radikal
Amir menambahkan, masyarakat pemilik kendaraan sudah membayar pajak, membayar kalau mengurus Surat Izin Mengemudi (SIM). Artinya mereka mempunyai hak untuk melintasi jalan-jalan yang dibangun dengan uang rakyat, pajak.
"Kenapa rakyat harus bayar lagi ketika melintas?" tanya Amir.
Baca juga : Di Forum Parlemen OKI, Fraksi PKS Suarakan Kemerdekaan Palestina
Pemberlakuan ERP untuk mengatasi macet bukan solusi yang tepat. Justru yang terjadi adalah memindahkan kemacetan saja. Artinya pada ruas jalan tertentu yang tidak berlaku ERP akan terjadi kemacetan lebih parah karena menjadi muara pengemudi kendaraan yang menghindari jalur ERP.
Untuk itu, lanjut Amir, jangan menciptakan kebijakan yang hanya melahirkan ketidakadilan dan membuahkan diskriminasi. ■
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
