Sengkarut Lahan Ganjal Normalisasi Kali Ciliwung

 Sebelumnya 
Dalam tinjauan ini, juga diketahui ada 18 warga di RW 07 Rawajati belum menerima kompensasi pergantian proyek normalisasi Kali Ciliwung. Na­mun, ditegaskan Heru, warga tersebut tidak digusur dan akan mendapatkan haknya.

“Kalau persyaratan administrasi sudah terpenuhi ya kita bayar. Anggaran kan sudah siap sampai akhir tahun,” terangnya.

Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Yus­mada Faizal mengatakan, proses pengerjaan normalisasi tersebut terus dikebut, baik dari sisi pembangunan maupun pem­bebasan lahan. Dalam proses pembangunan, pihaknya terus berkoordinasi dengan Pemerin­tah Pusat.

Baca juga : PUPR Lanjutkan Jaringan Irigasi Baliase Di Sulawesi Selatan

“Kami bersama Kementerian ATR/BPN dan BBWSCC fokus menyelesaikan persoalan di lapangan (terkait pembebasan lahan dan pembangunan),” kata Yusmada.

Pemprov DKI mencatat, ada enam lokasi yang menjadi titik rawan banjir di bantaran Kali Ciliwung. Keenam lokasi tersebut menjadi prioritas penanganan pembebasan lahan. Yakni, Kelurahan Cililitan, Rawajati, Cawang, Kampung Melayu, Bidara Cina dan Kelurahan Pengadegan.

Untuk pembebasan lahan Kali Ciliwung di 2023 ini, Yusmada menyebut pihaknya telah me­nyiapkan anggaran sebesar Rp 470 miliar.

Baca juga : Anies Dan Ganjar Diawasi Bawaslu

“Tinggal kita hitung seperti apa hitung-hitungan pemba­yarannya,” ujarnya.

Yusmada belum bisa memas­tikan berapa bidang tanah yang akan dibebaskan. BBWSCC mencatat, terdapat total kurang lebih 6,85 km panjang penanganan di enam lokasi prioritas tersebut. Rinciannya, Kelurahan Cililitan ± 0,5 km, Rawajati ± 1 km, Cawang ± 1,5 km, Kelura­han Kampung Melayu ± 1,3 km, Kelurahan Bidara Cina ± 1,7 km dan Kelurahan Pengadegan ± 0,85 km.

Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta mendesak Pemprov DKI untuk segera mengatasi ken­dala pembebasan lahan proyek normalisasi kali Ciliwung. Ang­gota Komisi D Panji Virgianto mengingatkan, jika pembebasan lahan tidak dilakukan akan mengancam tidak terserapnya anggaran pembebasan lahan yang telah dialokasikan.

Baca juga : Pj. Gubernur Heru Gerak Cepat Untuk Normalisasi Kali Ciliwung

Untuk itu, dia meminta Pem­prov DKI mengambil langkah konkret agar rencana kegiatan anggaran di 2023 berjalan efek­tif. Panji menyebutkan, diper­lukannya koordinasi antara Pemprov DKI Jakarta dengan Pemerintah Pusat.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.