Dark/Light Mode

Daerah Penyangga Minim Angkutan Umum

Ganjil Genap Motor Belum Bisa Diterapin Di Ibu Kota

Kamis, 12 Oktober 2023 07:30 WIB
Ketua Fraksi Partai Solidari­tas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana. (Foto: Antara)
Ketua Fraksi Partai Solidari­tas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana. (Foto: Antara)

RM.id  Rakyat Merdeka - Sistem pembatasan kendaraan Ganjil Genap sepeda motor, belum bisa diterapkan di Jakarta. Sebab, angkutan umum di daerah penyangga belum memadai. Jika dipaksakan, akan menyulitkan masyarakat beraktivitas.

Ketua Fraksi Partai Solidari­tas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana menilai, penerapan Ganjil Genap sepeda motor akan menyulitkan masyarakat beraktivitas.

“Saya rasa belum saatnya (penerapan Ganjil Genap sepeda motor). Pemerintah sebaiknya fokus terlebih dahulu untuk meningkatkan layanan transpor­tasi umum,” kata William, saat dihubungi, kemarin.

Baca juga : Sahabat Ganjar Gelar Kegiatan Sosial Serentak Di 3 Kota

William menyebut, masih banyak daerah penyangga Ibu Kota yang belum terjangkau transpor­tasi umum. Pemerintah harusnya melihat hal ini sebagai Pekerjaan Rumah (PR) dan memperbaiki transportasi umum di Jakarta dan daerah sekitarnya.

“Pemprov mestinya fokus ke sini dulu agar transportasi bisa menyasar pelosok dan untuk meningkatkan keinginan masyarakat beralih ke transportasi umum,” ujarnya.

Menurut dia, disinsentif un­tuk transportasi pribadi seperti Ganjil Genap motor diterapkan setelah transportasi umum se­makin baik dan menjangkau wilayah penyangga.

Baca juga : Relawan Srikandi Ganjar Sumsel Gelar Pelatihan Budi Daya Lele Di Palembang

Usulan penerapan Ganjil Genap sepeda motor disampaikan Kepala Kepolisian (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mempercepat penangan polusi udara.

Pemprov DKI Jakarta be­lum mengambil keputusan atas usulan tersebut. Penjabat Gu­bernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, pihaknya akan mengkaji usulan tersebut bersama stakeholder terkait, terutama Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya.

“Ya akan dipikirkan. Semua itu harus dikaji bersama-sama Pol­da,” kata Heru di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (9/10).
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.