Dark/Light Mode

Pemprov DKI Gelontorkan Subsidi Rp 985 Miliar

Jangan Ada Lagi Warga Berebut Pangan Murah

Minggu, 15 Oktober 2023 07:30 WIB
Warga mengambil belanjaan paket bahan pangan bersubsidi berisi telur, beras, susu, daging sapi dan ayam di RPTRA Kedoya Utara, Jakarta. (Foto: Antara)
Warga mengambil belanjaan paket bahan pangan bersubsidi berisi telur, beras, susu, daging sapi dan ayam di RPTRA Kedoya Utara, Jakarta. (Foto: Antara)

 Sebelumnya 
Menurut Eli, pembenahan yang dilakukan, yakni mema­sang pengumuman pengambilan nomor antrean dimulai pukul 07.00 WIB dan pengambilan pangan murah bersubsidi di gerai Pasar Jaya sesuai kesepakatan.

“Jadi, warga tidak perlu mengantre dari pukul 03.00 WIB untuk mengambil nomor an­trean,” ucapnya.

Dia mengungkapkan, Dinas KPKP DKI Jakarta juga akan menambah gerai untuk memecah penumpukan antrean warga yang akan membeli pang­an murah bersubsidi.

Baca juga : SYL Nikmati Duit Rp 13,9 Miliar Hasil Setoran ASN Kementan

“Kami bersama Perumda Pasar Jaya sedang mempersiapkan prasarana dan sarana penam­bahan gerai, antara lain mesin EDC dan mesin pendingin untuk memastikan kondisi pasokan daging dan ikan tetap bagus,” jelasnya.

Dia menambahkan, pihaknya bersama stakeholder terkait setiap pekan pada Kamis menggelar rapat evaluasi program pangan murah bersubsidi dan penyaluran beras program Stabilisasi Paso­kan dan Harga Pangan (SPHP).

“Kami bersama Perumda Pasar Jaya juga akan memasang spanduk untuk memberantas praktik pungli program pangan murah bersubsidi,” tandasnya.

Baca juga : Kejaksaan Bongkar Korupsi Transaksi Pembelian Gula

Perumda Dharma Jaya me­mastikan bahwa distribusi subsi­di pangan murah berjalan lancar dan sesuai sasaran. Mereka telah menerapkan berbagai kebijakan untuk mencegah kemungkinan penumpukan antrean.

Gayung bersambut, Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta setuju usulan penambahan pro­gram pangan murah bersubsidi dalam Raperda APBD Tahun Anggaran 2024.

Namun, Sekretaris Komisi B DPRD DKI Jakarta Wa Ode Herlina mewanti-wanti, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bidang pangan harus menjamin ketersediaan stok. Jadi, distribusi subsidi pangan murah melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) berjalan lancar dan sesuai sasaran.

Baca juga : Diduga Korupsi Rp 8,6 Miliar, KPK Tahan Wali Kota Bima Muhammad Lutfi

“Tidak boleh lagi ada pen­umpukan antrean di kalangan masyarakat penerima manfaat subsidi pangan murah. Saya sependapat (anggaran) bisa ditambah, tapi titik distribusinya supaya ditambah juga,” ujarnya di Grand Cempaka Bogor, Jawa Barat, Rabu (11/10).
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.