Dark/Light Mode

Pemprov DKI Gelontorkan Subsidi Rp 985 Miliar

Jangan Ada Lagi Warga Berebut Pangan Murah

Minggu, 15 Oktober 2023 07:30 WIB
Warga mengambil belanjaan paket bahan pangan bersubsidi berisi telur, beras, susu, daging sapi dan ayam di RPTRA Kedoya Utara, Jakarta. (Foto: Antara)
Warga mengambil belanjaan paket bahan pangan bersubsidi berisi telur, beras, susu, daging sapi dan ayam di RPTRA Kedoya Utara, Jakarta. (Foto: Antara)

RM.id  Rakyat Merdeka - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menyetujui usulan penambahan subsidi program pangan murah dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

Sekretaris Komisi B DPRD DKI Jakarta Wa Ode Herlina mewanti-wanti Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bidang pangan harus menjamin ketersediaan stok. Jadi, distribusi subsidi pangan murah melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) berjalan lancar dan sesuai sasaran. Tidak boleh lagi ada penumpukan antrean di kalangan masyarakat penerima manfaat subsidi pangan murah.

“Saya sependapat betul kalau bisa ditambah, titik distribusinya ditambah juga,” ujar Wa Ode di Grand Cempaka Bogor, Jawa Barat, Rabu (11/10).

Baca juga : SYL Nikmati Duit Rp 13,9 Miliar Hasil Setoran ASN Kementan

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta Suharini Eliawati mengatakan, pihaknya telah menindaklanjuti saran dan masukan yang disampaikan oleh dewan untuk memperbaiki pro­gram pangan bersubsidi murah bagi warga Jakarta.

“Kami selalu bertekad mem­berikan layanan terbaik kepada masyarakat untuk menjaga good government melalui proses evaluasi,” kata Eli-sapaan Suharini Eliawati.

Eli menjelaskan, pangan bersubsidi didistribusikan untuk 924.332 penerima manfaat. Awalnya, alokasi anggaran pangan murah bersubsidi dia­jukan Rp 761 miliar. Namun setelah dihitung ulang, ada penambahan Rp 32 miliar, se­hingga totalnya Rp 793 miliar.

Baca juga : Kejaksaan Bongkar Korupsi Transaksi Pembelian Gula

“Karena diminta penambahan jadi kita samakan saja anggaran­nya dengan tahun 2023 sebesar Rp 985.227.407.070,” ujarnya.

Saat ini, pihaknya gencar melakukan sosialisasi kepada warga Jakarta seputar informasi pangan murah bersubsidi tidak akan ditutup, namun disesuaikan agar tepat sasaran.

“Caranya, penerima manfaat membawa KTP, KK dan KJP saat bertransaksi membeli pang­an bersubsidi. Ini efektif untuk memberantas praktik pungli, sehingga penyaluran pangan murah tepat sasaran kepada penerima manfaat,” ujarnya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.