Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
Pemprov DKI Gelontorkan Subsidi Rp 985 Miliar
Jangan Ada Lagi Warga Berebut Pangan Murah
Minggu, 15 Oktober 2023 07:30 WIB
RM.id Rakyat Merdeka - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menyetujui usulan penambahan subsidi program pangan murah dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.
Sekretaris Komisi B DPRD DKI Jakarta Wa Ode Herlina mewanti-wanti Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bidang pangan harus menjamin ketersediaan stok. Jadi, distribusi subsidi pangan murah melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) berjalan lancar dan sesuai sasaran. Tidak boleh lagi ada penumpukan antrean di kalangan masyarakat penerima manfaat subsidi pangan murah.
“Saya sependapat betul kalau bisa ditambah, titik distribusinya ditambah juga,” ujar Wa Ode di Grand Cempaka Bogor, Jawa Barat, Rabu (11/10).
Baca juga : SYL Nikmati Duit Rp 13,9 Miliar Hasil Setoran ASN Kementan
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta Suharini Eliawati mengatakan, pihaknya telah menindaklanjuti saran dan masukan yang disampaikan oleh dewan untuk memperbaiki program pangan bersubsidi murah bagi warga Jakarta.
“Kami selalu bertekad memberikan layanan terbaik kepada masyarakat untuk menjaga good government melalui proses evaluasi,” kata Eli-sapaan Suharini Eliawati.
Eli menjelaskan, pangan bersubsidi didistribusikan untuk 924.332 penerima manfaat. Awalnya, alokasi anggaran pangan murah bersubsidi diajukan Rp 761 miliar. Namun setelah dihitung ulang, ada penambahan Rp 32 miliar, sehingga totalnya Rp 793 miliar.
Baca juga : Kejaksaan Bongkar Korupsi Transaksi Pembelian Gula
“Karena diminta penambahan jadi kita samakan saja anggarannya dengan tahun 2023 sebesar Rp 985.227.407.070,” ujarnya.
Saat ini, pihaknya gencar melakukan sosialisasi kepada warga Jakarta seputar informasi pangan murah bersubsidi tidak akan ditutup, namun disesuaikan agar tepat sasaran.
“Caranya, penerima manfaat membawa KTP, KK dan KJP saat bertransaksi membeli pangan bersubsidi. Ini efektif untuk memberantas praktik pungli, sehingga penyaluran pangan murah tepat sasaran kepada penerima manfaat,” ujarnya.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya