Intelejen Harus Bekerja Efektif dan Optimal

RM.id  Rakyat Merdeka - Maraknya aksi unjuk rasa yang anarkis di ibukota Jakarta dan berbagai daerah di Indonesia belakangan ini, dinilai karena kurang efektif dan optimalnya kerja intelejen negara.

Untuk mengantisipasi dan mencegah kemungkinan terulangnya gangguan keamanan terhadap negara dan pemerintah jelang pelantikan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin pada 20 Oktober mendatang, intelejen diharapkan dapat bekerja lebih efektif dan optimal.

Hal tersebut dikatakan oleh Pengamat Intelejen Suhendra Hadikuntono saat tampil sebagai pembicara dalam Seminar Kebangsaan bertajuk 'Unjuk Rasa: NKRI Mau Dibawa Kemana' yang digagas di Balai Sarwono Warung Solo, Jakarta, Kamis (4/10).

Selain Suhendra, seminar yang dipandu oleh Pemred IndoNews.id, Asri Hadi juga menghadirkan para pembicara lain, yakni pengamat politik, Christianto Wibisono, analis pertahanan dan militer, Connie Rahakundini, pengamat sosial politik dan pegiat media sosial Rudi S Kamri.

"Kita punya intelejen Polri, intelejen Kejaksaan dan Badan Intelejen Negara. Sebaiknya satu komando yang dipegang oleh BIN selaku koordinator. Intelejen harus berani menjadi inisiator menerjemahkan operasi-operasi yang harus dilakukan untuk mencegah berkembangnya gangguan keamanan akibat aksi unjuk rasa yang anarkis," papar Suhendra Hadikuntono.

Baca juga : Indonesia–Selandia Baru Buka Peluang Kerja Sama Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja

Ketua Umum Putra-putri Jawa Kelahiran Sumatera, Sulawesi dan Maluku (Pujakessuma) Nusantara ini menegaskan peran intelejen bagi presiden sangatlah vital karena presiden mengandalkan informasi dari intelejen untuk dijadikan dasar dalam mengambil keputusan-keputusan penting setiap harinya.

"Laporan intelijen itu laporan pertama dan utama yang dibaca presiden di negara manapun di seluruh dunia sebagai dasar acuan beliau mengambil keputusan hari itu dan saat itu juga.

Karena itu informasi yang diberikan oleh intelejen harus benar dan akurat. Karena presiden tidak boleh salah mengambil keputusan," tegas Suhendra.

Selain menyoroti soal koordinasi intelejen, Suhendra juga berharap ke depan sarana dan prasarana kerja intelejen dapat ditingkatkan.

Pasalnya, saat ini peralatan yang digunakan intelejen negara sudah ketinggalan jaman.

Baca juga : Dipilih Presiden, BP KPK Harus Bebas Kepentingan Politik

Ancaman Medsos Analis Pertahanan dan Militer, Connie Rahakundini mengemukakan dengan kemajuan perangkat telekomunikasi di era keterbukaan seperti sekarang ancaman terhadap suatu negara bukan lagi senjata melainkan media sosial.

"Aksi unjuk rasa kemarin yang anarkis dan rusuh di Jakarta secara sporadis menjalar ke berbagai daerah dengan sangat cepat.

Itu karena pengaruh informasi yang tersebar secara cepat lewat media sosial.

Untunglah Kementerian Pertahanan, TNI dan Polri bertindak cepat sehingga suasana segera teratasi.

Menurut Connie untuk mencegah potensi gangguan yang diakibatkan media sosial, negara harus hadir. Negara harus merubah pola penggunaan destruktif media sosial.

Baca juga : Menteri Siti: Seluruh Pihak Harus Bekerja Keras Atasi Karhutla dan Dampak Asap

"Sesuai visi misi 2019-2045, TNI tidak hanya menjadi poros maritim dunia. Tetapi juga harus menjadi poros dirgantara dan dunia maya. Selain itu, media dan big data analisis juga sangat penting untuk dipahami. Pemerintah harus bisa memetakan persoalan-persoalan dan langkah-langkah yang akan ditempuh," tandasnya.

Pada kesempatan yang sama, pengamat politik Christianto Wibisono mengingatkan pentingnya belajar dari sejarah. Agar tidak mengulangi kesalahan-kesalahan seperti yang terjadi sebelumnya. [WUR]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.