Sahroni dan Martin Desak Pemprov DKI Uji Amdal PT SBI

RM.id  Rakyat Merdeka - Politisi muda Nasdem Ahmad Sahroni mendorong Pemprov DKI Jakarta melakukan uji analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) atas keluhan yang disampaikan pihak sekolah Nizamia Andalusia terhadap aktivitas proyek pembuatan beton readymix milik PT Solusi Bangun Indonesia Tbk (SBI).

Desakan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPR tersebut menanggapi respons PT SBI yang menyebut pihaknya telah mengantongi izin dan melakukan sosialisasi kepada pihak sekolah terkait pembangunan pabrik beton curah atau batching plant di Jalan Mabes Hankam, Cipayung, Jakarta Timur dengan Kodam Jaya sebagai pemilik lahan tersebut. 

Baca juga : Bantah Manipulasi Rekomendasi TACB, Pemprov DKI Beralasan Salah Input

“Pemprov DKI harus melakukan uji amdal di lapangan untuk memastikan kebenaran dari keluhan-keluhan yang dirasakan masayarakat sekitar. Dalam kasus ini yang menjadi persoalan bukan pada sosialisasi sebelum pembangunan melainkan dampak yang disebabkan oleh aktivitas yang saat ini sedang berjalan,” kata Sahroni, Rabu 26/2).

Ia menekankan, dampak buruk yang dirasakan masyarakat sekitar, termasuk sekolah Nizamia Andalusia, bukanlah persoalan yang bisa dianggap sepele, baik oleh PT SBI maupun Pemprov DKI. Sebagaimana disampaikan pihak sekolah, aktivitas PT SBI berimplikasi pada turunnya kualitas udara, peningkatan kebisingan, penurunan kualitas air tanah, persoalan limbah padat dan limbah B3 yang berdampak pada kualitas masyarakat sekitar. 

Baca juga : Pemprov DKI Janji Akan Ganti 3 Kali Lipat Pohon

“Poin-poin keluhan ini harus direspons Pemprov DKI selaku pihak yang memberi izin lewat uji amdal di lapangan,” ucap Sahroni. Sahroni menjelaskan, nantinya uji amdal tersebut terbukti selaras dengan keluhan masyarakat, Pemprov DKI harus berani bersikap membatalkan izin beroperasi PT SBI atau solusi lain yang tidak merugikan masyarakat.

Wakil Ketua Komisi VI DPR Martin Manurung juga meminta  PT SBI mengkaji ulang pembangunan lokasi khusus pembuatan beton readymix (batching plant) di Jalan Mabes Hankam, Jakarta Timur. Selain karena banyaknnya penolakan dari sejumlah kalangan, lokasi tersebut juga dinilai mengganggu aktivitas pendidikan yang ada di sekitar.

Baca juga : Banyak Genangan Saat Hujan, Pemprov DKI Salahkan Sampah

Martin mengatakan, pendirian industri merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun kebijakan tata kota dan rencana tata ruang dan wilayah juga harus dipertimbangkan. Dalam menentukan lokasi industri terdapat sejumlah pertimbangan yang harus dilihat. Salah satunya adalah dampak lingkungan. 

“Kebijakan tersebut diberikan agar industri juga melihat aspek lingkungan dan daerah yang ada. Agar tidak berdampak buruk bagi lingkungan,” terangnya. [FAQ]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.