Dark/Light Mode

Bantah Manipulasi Rekomendasi TACB, Pemprov DKI Beralasan Salah Input

Jumat, 14 Februari 2020 14:04 WIB
Saefullah (Foto: Istimewa)
Saefullah (Foto: Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemprov DKI Jakarta membantah tudingan memanipulasi surat rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) pemanfaatkan kawasan Monas untuk Formula E sebagaimana yang dituliskan dalam surat Gubernur Anies Baswedan kepada Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka yang juga Mensesneg, Pratikno.

"Kagak ada. Kesalahan itu kan siapa saja bisa salah," kata Sekda DKI Jakarta, Saefullah di Jakarta, Jumat (14/2).

Baca juga : Agar Masalah Banjir Kelar, Pemprov DKI Sebaiknya Kebut Pembebasan Lahan

Menurutnya, dalam surat kepada Komisi Pengarah itu rekomendasi diberikan Tim Sidang Pemugaran bukan dari TACB. Namun, dia tidak tahu tindak lanjut dari surat itu. Menurutnya, kalau ada kesalahan seharusnya dilakukan perbaikan.

"Harusnya kalau ada kekeliruan naskah, salah input yang mengetik kali ya, diperbaiki saja," kilahnya.

Baca juga : Pemprov DKI Janji Akan Ganti 3 Kali Lipat Pohon

Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menuding Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memanipulasi surat balasan soal ajang balap Formula E yang dikirimkan kepada Menteri Sekretaris Negara Pratikno pada 11 Februari 2020.

Prasetio mengatakan, dalam surat itu, Anies mengklaim telah mengantongi rekomendasi dari TACB Jakarta. Padahal, dari pengakuan Ketua TACB Mundardjito tak pernah memberikan rekomendasi tersebut. 

Baca juga : Banyak Genangan Saat Hujan, Pemprov DKI Salahkan Sampah

"Kami tidak menghambat yang namanya kegiatan internasional Formula E. Tapi, kami sebagai Ketua Dewan dari fraksi kami (PDIP), melihat ada manipulasi lagi, seakan-akan Pak Mundardjito mengiyakan padahal belum dikonfirmasi," ujar Prasetio, saat ditemui di Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis (13/2). 

Prasetio pun mempertanyakan isi surat balasan itu pada pihak Kemensetneg. Ia mengusulkan agar pelaksanaan Formula E sebaiknya tak dilaksanakan di kawasan Monas karena termasuk cagar budaya. "Saya minta ke pak gubernur kalau memang mau dilaksanakan jangan ada di Monas, atau GBK. Kita kan punya tempat sendiri di Ancol, itu punya DKI. Kita perbaiki dan pariwisatanya kita juga dapat," katanya. [MRA]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.