Dark/Light Mode

MRT Tingkatkan Pelayanan

Pejalan Kaki dan Pesepeda Bakal Dimanja

Sabtu, 7 Maret 2020 06:18 WIB
Stasiun MRT di kawasan Sudirman.
Stasiun MRT di kawasan Sudirman.

RM.id  Rakyat Merdeka - MRT Jakarta menerapkan empat aspek untuk memastikan integrasi dengan JakLingko. Pertama, integrasi fisik antara halte dan stasiun. Kedua, integrasi pembayaran yang juga kita dorong tahun ini. Ketiga, integrasi layanan dan rute yang sudah terjadi dan akan dimaksimalkan. Keempat, data dan informasi. 

Direktur Utama PT MRT Jakarta (Perseroda) William Sabandar mengatakan, koridor fase 1 ini ditetapkan sebagai koridor implementasi JakLingko. Yang akan dilakukan adalah optimalisasi layanan Transjakarta, integrasi sarana dan prasarana pengumpan seperti fasilitas pejalan kaki dan pengembangan jalur sepeda termasuk rak sepeda. 

“Kita akan memaksimalkan layanan untuk pejalan kaki dan pesepeda. Contohnya di Transit Plaza Lebak Bulus. Ada akses pejalan kaki langsung ke Stasiun Lebak Bulus Grab. Bahkan saat ini gedung Point Square sedang membangun jembatan penghubung dari gedung, transit plaza, hingga ke Stasiun Lebak Bulus Grab,” paparnya di Jakarta, kemarin. 

Selain itu, integrasi prasarana seperti di Stasiun ASEAN dan Halte Transjakarta CSW, dan penambahan area park and ride yang selama ini masih kurang. Terkait area park and ride ini, jelas William, tahun ini juga pemerintah rencananya mulai menaikkan tarif parkir. 

“Konsekuensi logisnya adalah memperbaiki transportasi publik dan menambah area park and ride,” tutur William. Saat ini, ada tiga area park and ride yang telah disediakan, yaitu di Lebak Bulus, Fatmawati dan South Quarter.  “Kita akan tambah lagi di area Ragunan dan dilengkapi dengan layanan bus pengumpan (shuttle service) oleh Transjakarta,” ujar dia. 

Baca juga : Polisi Buru Pemilik Mobil Yang Males Bayar Pajak

William menambahkan, nantinya akan ada penerapan tarif dengan sistem biaya gabungan saat semua moda transportasi di Jakarta terintegrasi dalam sistem Jak Lingko. “Nanti ada bundling fee saat diintegrasikan. Sekarang dalam proses untuk mengintegrasikan baik pengelolaan maupun penentuan tarifnya,” jelasnya. 

Saat ini, kata William, tarif tersebut masih dalam tahap pembahasan antara Pemprov DKI Jakarta dan BUMD bidang transportasi di Jakarta. 

Dia menyebut, biaya gabungan tersebut ditentukan oleh pengelola Jak Lingko yang akan membentuk perusahaan patungan antara Transjakarta, MRT dan LRT. “Untuk sementara jika perusahaan patungan itu belum ada, perpindahan moda transportasi, misal dari BRT (Transjakarta) ke MRT atau LRT atau sebaliknya dua kali bayar karena operatornya ‘kan berbeda,” ujar William. 

Sekretaris Perusahaan PT MRT Jakarta Muhamad Kamaluddin mengatakan, nantinya pembayaran akan dilakukan dengan satu kartu. “Kalau kartu JakLingko baru didesain untuk integrasi antara angkot dengan Transjakarta saja, integrasi antarmoda angkot, LRT, MRT, Transjakarta itu perlu desain kartu yang lebih kompleks,” katanya. 

Kamaluddin menjelaskan, tiga moda transportasi itu memiliki sistem pembayaran yang berbeda-beda. Misalnya bus Transjakarta yang mematok tarif Rp 3.500 untuk satu kali perjalanan. Berbeda dengan sistem MRT dan LRT yang tarifnya ditentukan berdasarkan jarak tempuh. 

Baca juga : Perbaikan Jalan Rusak DKI Jangan Cuma Tambal Sulam

Sehingga, kata dia, perlu ada kartu yang dapat mengakomodasi tiga moda transportasi tersebut. “Tentunya nanti untuk membuat tarif yang terintegrasi perlu kartu yang baru,” katanya. 

Sedangkan untuk uang elektronik yang diterbitkan bank, Kamaluddin mengatakan, akan berfungsi untuk open loop. Kartu tersebut tetap dapat digunakan untuk mengakses semua moda transportasi. Sehingga, ke depannya tak perlu ada kartu baru lagi untuk masyarakat menikmati tiga moda transportasi tersebut. 

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Syafrin Liputo menegaskan, integrasi tiket dan fisik terkait transportasi kelolaan BUMD milik Pemprov DKI Jakarta terus berjalan lewat program JakLingko. 

“Jadi kalau kartu JakLingko sudah bisa untuk Bus Rapid Transit (BRT) Transjakarta, MRT, LRT, dan angkutan bus feeder atau pengumpan yang telah bekerja sama dengan Transjakarta,” ujarnya. 

Kini, pekerjaan rumah yang belum tercapai tinggal integrasi tarif. Syafrin sebelumnya menjelaskan, pelaksanaan integrasi tarif dengan Electronic Fare Collection (EFC) akan terbantu dengan adanya holding BUMD operator transportasi milik Pemprov DKI Jakarta. Syafrin menegaskan, fokus pihaknya terkait integrasi tarif dalam waktu dekat, masih berada di tataran integrasi tarif antara Transjakarta dan angkutan reguler. 

Baca juga : Loket Pelayanan KBRI Seoul Sudah Buka Lagi

Dia mengklaim integrasi tarif antara Transjakarta dan angkutan reguler terbilang sukses diterapkan lewat skema buy service besutan pemprov DKI Jakarta. 

Terkait dengan integrasi transportasi kelolaan BUMN, Syafrin berpendapat, ide agar area JakLingko diperluas untuk mengakomodir transportasi yang dikelola pusat, secara teknis bisa dilakukan. Asalkan ada sinergi empat unsur yang duduk bersama, yakni pemerintah pusat dan daerah serta BUMN dan BUMD Pemprov DKI Jakarta. [MRA]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.