Badan Pegel, Pala Pusing Dan Pendapatan Pas-pasan

RM.id  Rakyat Merdeka - Kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengutamakan pengembangan transportasi umum, layak didukung. Dengan catatan, ongkosnya terjangkau oleh kantong rakyat. Karena bila dibandingkan negara maju, masih terbilang mahal tuh.

Pemprov DKI Jakarta sejak lama mengubah paradigma Car Oriented Development (COD), yakni konsep transportasi berbasis kendaraan pribadi menjadi Transit Oriented Development (TOD).

Paradigma TOD yakni, Pemprov memprioritaskan kelompok pejalan kaki seperti membangun, dan menambah luas pedestarian sepanjang jalan Ibu Kota. Kemudian, pengembangan kendaraan bebas emisi seperti sepeda, transportasi umum. Setelah itu baru kendaraan pribadi.

Baca juga : Biaya Logistik Masih Jadi Kendala UMKM Bersaing Di Pasar Domestik

“Jika kendaraan pribadi menjadi pilihan utama sebagai penunjang mobilitas, maka secara otomatis akan berdampak terhadap kemacetan parah,” ungkap Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo dalam webinar Integrasi Infrastruktur Kota dan Transportasi Berkelanjutan, Rabu (24/3).

Dengan memilih paradigma TOD, dia menuturkan, aspek mobilitas masyarakat itu ditempatkan di atas tidak lagi kepada bagaimana kita menyediakan infrastruktur dan sarana yang ada. Tetapi, bagaimana pergerakan masyarakat difasilitasi oleh Pemprov DKI bersama-sama stakeholder lainnya.

Pengamat Transportasi, Djoko Setijowarno menilai, ongkos naik transportasi publik di Indonesia terbilang masih tinggi. “Sebagai gambaran, tahun 2013 pendapatan terendah pekerja di Kota Paris 1.600 euro. Jika masyarakat mau berlangganan menggunakan transportasi umum, cukup membayar 108 euro untuk sebulan,” sebut Djoko saat dihubungi, kemarin.

Baca juga : BRI Group Gercep Salurkan Bantuan Ke Jakarta Dan Sekitarnya

Menurut Djoko, Bank Dunia mensyaratkan maksimal 10 persen pendapatan tetap bulanan yang dibelanjakan masyarakat untuk kebutuhan transportasi rutin. Makanya, banyak kota di dunia, masyarakatnya tidak lebih dari 10 persen menghabiskan dananya untuk transportasi.

Hasil penelitian Badan Litbang Perhubungan tahun 2013, menyebutkan, pengguna KRL Jabodetabek mengeluarkan 32 persen dari pendapatan tetap bulanan untuk belanja transportasi rutin. Menurutnya, bisa saja mahalnya ongkos transportasi bukan pada mahalnya tarif tiket kereta. Tetapi, biaya ongkos menuju stasiunnya.

“Apabila menggunakan KRL Jabodetabek relatif murah. Bisa saja perjalanan dari tempat tinggal menuju stasiun, kemudian dari stasiun tujuan menuju tempat bekerjanya lebih mahal,” kata Djoko.

Baca juga : Wapres Harap Masjid Jadi Pusat Peradaban Dan Pemberdayaan Umat Islam

Ia berharap, pemerintah bisa menyiapkan moda transportasi yang terintegrasi mulai dari fisik, jadwal, dan pembayaran.

“Harapan publik ke depan, sudah terjadi integrasi pembayaran. Publik tidak perlu lagi membayar setiap berganti moda transportasi umum,” ujar Djoko.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.