Antisipasi Demo Tolak PPKM, Polda Metro Kerahkan 350 Polantas Berjaga Di Sekitar Istana Negara

RM.id  Rakyat Merdeka - Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya menyiapkan 350 personel polisi lalu lintas (polantas) untuk mengawal kelancaran jalan di sekitar Istana Negara pada hari ini, menyusul adanya rencana unjuk rasa menolak kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

"Ada 350 personel polisi lalu lintas," kata Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo kepada Antara, Sabtu (24/7).

Penutupan jalan dan rekayasa arus lalu lintas, akan dilakukan berdasarkan kondisi situasional di lapangan. 

"Penutupan situasional, melihat perkembangan eskalasi di lapangan," tambahnya.

Baca juga : Menaker Tawarkan Opsi Bagi Perusahaan Di Sektor Esensial

Polda Metro imbau masyarakat sampaikan pendapat tanpa demo.

"Tidak ada pengalihan arus. Saat ini, penyekatan PPKM level 4 masih berlangsung di Sudirman-Thamrin," ujarnya.

Untuk diketahui, di media sosial beredar poster berisi ajakan "long march" pada Sabtu (24/7) dari Glodok-Istana Negara untuk menolak penerapan PPKM.

Polda Metro Jaya sebelumnya mengimbau masyarakat tidak turun ke jalan dan menggelar unjuk rasa untuk menyampaikan aspirasi dan pendapatnya terkait PPKM.

Baca juga : Door To Door, Polda Metro Jaya Salurkan Puluhan Ton Sembako Buat Warga

"Kami mengimbau, tolong teman-teman, saudara-saudara kami yang mau melakukan kegiatan kerumunan itu menyampaikan pendapat sampaikan dengan bijak. Silakan datang perwakilan atau kita selesaikan dengan bijak juga," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus di Mapolda Metro Jaya.

Yusri juga mengatakan Polda Metro Jaya akan mengakomodir penyampaian pendapat pihak yang ingin menyampaikan pendapat. Sehingga tidak menimbulkan kerumunan yang berpotensi menimbulkan klaster baru Covid-19.

"Silakan kalau mau menyampaikan pendapat datang ke Polda Metro atau ke instansi terkait, akan kita terima secara bijak agar kita bisa hindari kerumunan, supaya jangan jadi klaster lagi," katanya.

Polda Metro memahami bahwa masyarakat sangat mengharapkan relaksasi kebijakan PPKM.

Baca juga : Kemnaker: PPKM Darurat Bukan Alasan Tak Berikan Upah

Namun jika masyarakat terus melanggar protokol kesehatan, seperti membuat kerumunan, yang akan berpotensi memicu lonjakan angka positif COVID-19, maka sulit bagi pemerintah untuk melakukan relaksasi PPKM.

"Bagaimana kita bisa relaksasi, kalau ada kegiatan kerumunan seperti ini lagi. Kasihan rumah sakit, kuburan, sudah penuh," tutur Yusri. [HES]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.