Saatnya DKI Pake Taktik Vaksinasi Door To Door...

RM.id  Rakyat Merdeka - Metode menjaring calon penerima vaksinasi Covid-19 via aplikasi Jakarta Terkini (JAKI), sudah tidak efektif. Kini saatnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggunakan taktik door to door.

Pandangan terbut disampaikan Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya, Teguh P. Nugroho. Menurutnya, strategi itu bisa dijalankan dengan melibatkan pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).

Baca juga : Kejar Herd Immunity, Banteng Bekasi Gelar Vaksinasi Covid-19

“Pendekatan melalui metode pendaftaran online dan metode serbuan vaksin hanya efektif untuk mengejar angka vaksinasi harian. Tapi, cara itu tidak berhasil meningkatkan angka vaksinasi bagi warga Jakarta sendiri,” ungkap Teguh dalam keterangannya, Senin (16/8).

Akibatnya, lanjut Teguh, dari 9 juta warga yang sudah divaksin dosis 1 di Jakarta, baru 5,3 juta warga ber-Kartu Tanda (KTP) Penduduk DKI Jakarta. Sementara, 3,7 juta merupakan warga ber-KTP non-DKI Jakarta. Artinya, masih ada sekitar 3,6 juta warga ber-KTP Jakarta yang harus divaksin Covid-19 karena target sasaran vaksinasi untuk mencapai minimun herd immunity di Jakarta adalah 8,9 juta warga.

Baca juga : Kejar Herd Immunity, Eriko Sotarduga Buka Sentra Vaksin Merdeka Di Jakpus

“Kami mendorong agar metodenya sekarang berbasis RT-RW. Ketua RT dan RW yang mendata langsung warga yang bersedia di vaksin tetapi belum mendapat kesempatan,” ungkapnya.

Teguh menilai, metode pendekatan online via aplikasi JAKI dan serbuan vaksinasi menciptakan masalah lain. Seperti, ambiguitas data dan capaian angka vaksinasi bagi wilayah aglomerasi. Serta, menghadirkan pola diskriminasi terhadap wilayah Pemerintah Daerah (Pemda) dan warga di wilayah aglomerasi.

Baca juga : KAI Group Genjot Vaksinasi Covid Gratis Di Berbagai Kota

Selain itu, metode pendaftaran via JAKI dan serbuan vaksinasi membuat pekerjaan tersebut menjadi dua kali. Karena, setelah vaksinasi, harus dilakukan pemilahan data ulang warga wilayah penyangga (Bodetabek) dari total penerima vaksin di Jakarta. Apalagi, akses informasi tersentral dari aplikasi Peduli Lindungi dan P-care. Data itu tidak otomatis langsung terpilah by name dan by address yang bisa langsung digunakan oleh Pemerintah Daerah (Pemda), walau data Nomor Induk Kependudukan (NIK)-nya penerima vaksin sudah terdaftar.

“Kami pernah meminta keterangan data penerima vaksin kepada para Kadinkes se-Jabodebek tanggal 28 Juli 2021. Dan, mereka mengaku belum mendapatkan data warga yang mendapat vaksin di Jakarta,” tandas dia.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.