DPRD: Corona Terkendali, Cukup Rp 200 Miliar Saja

RM.id  Rakyat Merdeka - Kebon Sirih memandang alokasi Biaya Tidak Terduga (BTT) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Rp 2,2 triliun, terlalu besar. Mereka ingin dipangkas menjadi Rp 200 miliar. Alasannya, pandemi Covid-19 sudah terkendali.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) Pemprov menghitung ulang alokasi BTT dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI tahun anggaran 2022 sebesar Rp 2,2 triliun.

“Sebaiknya, anggaran BTT tidak terlalu besar. Sehingga, bisa dialokasikan untuk kegiatan mendesak lainnya,” pinta Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi, di Gedung DPRD DKI Jakarta, kemarin.

Baca juga : Kasus Korupsi Bansos, Juliari Batubara Didakwa Terima Suap Rp 32 Miliar

Menurut Pras, sapaan Prasetio Edi Marsudi, saat ini BTT tidak perlu dialokasikan dengan angka maksimal karena penularan Covid-19 di Jakarta relatif terkendali. Yang dibutuhkan warga saat ini adalah pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.

“Saya minta anggaran BTT tahun 2022 dikembalikan seperti tahun 2019. Yakni, Rp 200 miliar. Sisanya bisa digeser untuk program pertumbuhan ekonomi pasca Covid-19,” ungkapnya.

Misalnya, lanjut Pras, untuk pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Atau, pembangunan sarana dan prasarana untuk mendukung pemulihan ekonomi.

Baca juga : Bio Farma: Harga Vaksin Corona Sekitar Rp 200 Ribu Per Dosis

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyo mengungkapkan, Komisi A mengusulkan pagu anggaran Rp 12,9 triliun untuk mendukung pemulihan ekonomi. Pihaknya merekomendasikan kenaikan operasional Dasawisma, Jumantik, dan Kader Posyandu dalam laporan hasil pembahasan rancangan KUA-PPAS APBD 2022.

Komisi B DPRD DKI Jakarta merekomendasikan program peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas transportasi di Kepulauan Seribu. Lewat program ini, diharapkan perekonomian warga lokal dapat meningkat.

“Kami minta seluruh dinas mitra Komisi B lebih fokus pada program yang bersentuhan dengan masyarakat. Serta, berdampak pada peningkatan perekonomian warga,” ujar Abdul Aziz, Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.