Seleksi Kadis PUPR Dan Karo Hukum Pemprov Banten Masih Sepi Peminat

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemprov Banten menggelar open bidding atau seleksi terbuka (Selter) dua jabatan eselon 2 atau Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama. Yaitu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Kepala Biro Hukum.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemprov Banten DR Komarudin menjelaskan, pihaknya sudah membuka pendaftaran atau kesempatan kepada ASN eselon III Pemprov Banten, atau eselon II di Kota dan Kabupaten, serta ASN yang di Pemerintahan Pusat yang ingin meningkatkan jenjang karier menjadi pejabat eselon II untuk posisi Kepala Dinas PUPR dan Kepala Biro Hukum Pemprov Banten untuk mengikuti Selter JPT Pratama.

Komarudin mengatakan, Selter JPT Pratama tersebut sudah dibuka sejak Selasa (23/11) hingga 10 hari kedepan atau Kamis (2/12). Selter JPT sudah mendapatkan  surat rekomedasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). ”Sejak dibuka kemarin sampai hari ini, belum ada satu pun pejabat atau ASN yang mendaftar kepada panitia,” terang Komarudin, Rabu (24/12).

Baca juga : Kiai Maruf: MUI Dukung Pemberantasan Teroris, Siapa Pun Pelakunya

Komarudin mengaku, pihaknya sudah meminta ASN yang memiliki kompetensi dan disipiln ilmu di kedua jabatan tersebut untuk mengikuti seleksi. Namun demikian, pihaknya tidak dapat memaksa agar ASN Pemprov Banten harus ikut dalam selter tersebut. ”Kami sudah meminta ASN yang memenuhi syarat dan memiliki kompetensi disiplin ilmu di kedua posisi jabatan yang sekarang dilakukan open bidding itu untuk  bisa ikut seleksi,” terangnya.

Komarudin menambahkan, kompetensi untuk jabatan Kepala Dinas PUPR dan Kepala Biro Hukum sangat spesifik dan orangnya masih minim di Pemprov Banten. Sehingga tidak mudah bagi Pemprov Banten mendapatkan dua pejabat yang akan mengisi kekosongan kedua jabatan tersebut.

”Misalnya, Biro Hukum, kami berharap mendapatkan S1 atau S2 bidang hukum yang memiliki pengalaman kerja yang berkaitan dengan penyusunan Undang-Undang, berkaitan dengan bantuan hukum. Itu sekarang agak langka,” ungkapnya.

Baca juga : Selesai Jalani Hukuman, Bahar Bin Smith Bebas Dari Penjara

Demikian juga di Dinas PUPR, ASN di Pemprov Banten yang memiiki displin ilmu sarjana teknik sipil atau kualifikasi teknis masih terbatas. "Makanya, kami mengundang siapa saja ASN untuk ikut mendaftarkan diri dalam Selter ini,” imbuhnya.

Ia memastikan, open bidding itu digelar secara transparan untuk mencari ASN yang profesional dan loyal. Syarat yang melamar tidak harus ASN yang berasal dari Pemprov Banten. Bisa juga dari Pemerintahan Kota dan Kabupaten, termasuk dari Kementerian.

“Kami sangat terbuka sekali. Tidak ada titip-titipan atau istilah sudah ada pengantennya. Karena anggota tim Panselnya berasal dari berbagai lembaga lain dan akademisi,” tegasnya.

Baca juga : Spesifikasi Dan Harga HP Ini Cocok Untuk Content Creator

Asisten Komisioner (Askom) KASN Pengawasan Bidang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Wilayah 2, Kusen Kusdiana membenarkan, pihaknya sudah memberikan lampu hijau atau surat rekomendasi kepada Pemprov Banten untuk melaksanakan seleksi terbuka dua JPT Pratama itu. Yaitu untuk jabatan Kepala Dinas PUPR dan Kepala Biro Hukum.

“Betul, kami dari KASN sudah memberikan surat rekomendasi kepada Pemprov Banten untuk melaksanakan Selter terhadap pengisian dua posisi JPT Pratama yang kosong di daerah tersebut,” terang Kusen. [USU]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.