Nurdin Abdullah Juga Wajib Bayar Uang Pengganti Rp 5,8 M, Hak Politik Dicabut 3 Tahun

RM.id  Rakyat Merdeka - Selain menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp 500 juta terhadap Gubernur nonaktif Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Makassar juga menjatuhkan pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp 2,18 miliar dan 350 ribu dolar Singapura (setara Rp 3,6 miliar), paling lama sebulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Jika dalam tempo tersebut tidak dibayar, harta benda Nurdin Abdullah akan disita dan dilelang untuk menutupi kewajiban uang pengganti tersebut.

Baca juga : Nurdin Abdullah Dituntut 6 Tahun Penjara, Plus Uang Pengganti Rp 6,8 M

Jika harta benda Nurdin Abdullah tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 10 bulan.

Selain itu, majelis hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik atau hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 tahun setelah Nurdin Abdullah selesai menjalani pidana pokok.

Baca juga : Nggak Bayar Utang, Hak Kredit Debitur BLBI Bakal Dibatasi

"Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 tahun setelah terdakwa selesai menjalani pidana pokok," ujar Ketua Majelis Hakim Ibrahim Palino saat membacakan amar putusan di Pengadilan Negeri Makassar yang ditayangkan lewat YouTube KPK RI, Senin (29/11) malam.

Hakim Ibrahim Palino menyatakan, Nurdin Abdullah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Ia terbukti menerima suap dan gratifikasi terkait sejumlah proyek di lingkungan Pemprov Sulsel. [OKT]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.