Ketua KPK: Jangan Ada Lagi Korupsi Dalam Perizinan Investasi Dan Usaha

 Sebelumnya 
Gubernur Sulawesi Tenggara H. Ali Mazi menyampaikan, tema Hakordia 2021 "Satu Padu Bangun Budaya Antikorupsi", sangat sejalan dengan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra untuk bersatu bersinergi dengan KPK dan stakeholder terkait dalam memberantas tindak pidana korupsi di wilayahnya.

Ali Mazi menuturkan, dengan terbitnya UU No.11/2020 tentang Cipta Kerja, PP No.5/2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, dan PP No.6/2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah, maka proses perizinan berusaha termasuk usaha pertambangan di Sultra telah sepenuhnya dilaksanakan secara elektronik melalui sistem Online Single Submission (OSS).

Baca juga : Luncurkan Program Desa Antikorupsi, KPK: Bangun Budaya Antikorupsi Dari Desa

"Kami sangat antusias dalam kegiatan seminar ini, semoga outputnya dapat menambah wawasan, pemahaman bersama dan memberi manfaat besar dalam pelaksanaan perizinan usaha agar lebih mudah, efektif, efisien, transparan dan terhindar dari praktik KKN," ujar Ali Mazi.

Dalam rangka memperingati Hakordia 2021, Pemprov Sultra meluncurkan aplikasi belanja online Sultra atau "Bosara". Aplikasi ini, untuk memfasilitasi UMKM lokal agar bergabung dalam marketplace dan melibatkan mereka dalam pengadaan barang/jasa pemerintah di daerah masing-masing sebagai wujud implementasi program Bela Pengadaan.

Baca juga : Ini Upaya Pemerintah Dorong Investasi Dan Produksi Migas

Sementara Staf Khusus Menteri ESDM Prof Irwandi Arif memaparkan tentang pendelegasian kewenangan perizinan pertambangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Termasuk, dasar hukum, jenis pelayanan perizinan sub sektor minerba, mekanisme pelayanan perizinan dan jumlah perizinan mineral dan batubara. 

Sementara itu, mewakili Menteri, Staf Ahli Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Heldi Satrya Puteramenjelaskan tentang perkembangan realisasi investasi tahun 2020-2021 dan rencana realisasi investasi di tahun mendatang.

Baca juga : Kinerja Anggaran Baik, Kemenko Perekonomian Raih DIPA 2022

"Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 5,4-6 persen pada tahun 2022, maka realisasi investasi harus tumbuh 22-33 persen. Oleh karena itu, target tahun ini Rp 900 triliun. Tahun depan bapak Presiden memberikan arahan agar realisasi investasi mencapai Rp1.200 triliun. Ini tentu bukan hal mudah mengingat pandemi Covid masih terus terjadi," ujar Heldi.

Kegiatan itu juga dihadiri Dirjen Minerba, Gubernur se-Regional Sulawesi, Gubernur Kaltim, Gubernur Kaltara, Ketua DPRD, Forkompinda, Kakanwil Pajak, Kakanwil Hukum dan Ham, Kalan BPK, Kaper BPKP, dan Rektor Universitas Halu Oleo. [OKT]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.