Dark/Light Mode

Akademisi Unair: Presidential Threshold Masih Diperlukan!

Senin, 3 Januari 2022 12:11 WIB
Pengamat Politik dari Universitas Airlanngga (Unair) Kris Nugroho. (Foto: Ist)
Pengamat Politik dari Universitas Airlanngga (Unair) Kris Nugroho. (Foto: Ist)

RM.id  Rakyat Merdeka - Pengamat Politik dari Universitas Airlanngga (Unair) Kris Nugroho angkat bicara soal Presidential Threshold (PT) yang belakangan ini sedang jadi sorotan publik. Ketua Departemen Ilmu Politik Fisip Unair itu menilai PT masih diperlukan di dalam sistem politik Indonesia.

"Hemat saya, Presidential Threshold  masih diperlukan sebagai kesepakatan nasional untuk memperkuat presidensialisme serta mendorong kesederhanaan jumlah partai politik," tegas Kris Nugroho dalam keterangannya kepada RM.id, Senin (3/12).

Dikatakan Kris, jika putusan MK mengabulkan Presidential Threshold 0 persen, maka pemaknaannya adalah memberi kesetaraan hukum dan politik untuk semua Parpol apa pun dan juga semua warga negara untuk menjadi capres cawapres namun dengan mengabaikan peran dan capaian Parpol dalam pemilu.

Baca juga : Resmi, Persiraja Gaet Pelatih Asal Brasil Sergio Alexandre

Dari aspek electoral vote, Presidential Threshold 0 persen, misal ada 5 paslon capres-cawapres, akan menghasilkan dukungan perolehan suara yang fragmentatif karena masing-masing parpol pengusung capres cawapres dapat dukungan pemilih mereka sendiri.

"Capres terpilih akan sangat lemah karena dukungan electoral vote-nya tipis, akan berdampak pada kelemahan di legislatif. Sebab akan menghadapi faksi-faksi politik efek dari pilpres, akan sulit membangun koalisi dalam proses-proses legislasi, Presiden terpilih akan mengalami pemerintah lemah atau weak government," jelasnya.

Presidential Threshold 0 persen juga tak ideal bagi penguatan presidensialisme yang saat ini sedang dibangun.

Baca juga : Prediksi Margarito: Uji Materi Presidential Threshold Tak Akan Dikabulkan

"Yang diperlukan saat ini adalah mekanisme kelembagaan untuk memperkuat sistem presidensialisme melalui rekayasa electoral system melalui penyederhadaan jumlah parpol," tambah Kris.

Ia memastikan Parpol yang sedikit akan menghasilkan kekuatan electoral vote yang kokoh dibanding dengan banyak capres cawapres yang hanya akan menghasilkan polarisasi calon dengan margin suara yang tipis.

Kris juga membeberkan, kelebihan dan kelemahan jika diterapkan Presidential Threshold. Dari segi kelebihan, Presidential Threshold pada aspek peluang persaingan yang terbuka, dan bebas karena tidak ada batas ambang untuk syarat pengajuan capres cawapres. Sementara kelemahannya, electoral votes akan sangat kecil.

Baca juga : Pengamat: Permohonan JR Presidential Threshold Nol Persen Mudah Dipatahkan Hakim MK

"Juga akan merugikan parpol-parpol yang mapan karena akan terjadi migrasi pendukung ke capres cawapres yang diajukan parpol lain," pungkasnya. [FAQ]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.